Soal Nasib Buruh PT FI, DPRP Diminta Bentuk Pansus 

Emanuel Gobai SH MH. (dok/Cepos)

JAYAPURA – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua menilai PT Freeport Indonesia tidak menghargai hak mogok kerja (Moker)  8.300 buruh PT Freeport.

“Presiden Republik Indonesia Cq Mentri Ketenagakerjaan Republik Indonesia segera memerintah manajemen PT. Freeport Indonesia untuk membayar hak-hak buruh dan mempekerjakan kembali 8.300 buruh mogok kerja sesuai perintah nota pemeriksaan” kata direktur LBH Papua Emanuel Gobai SH.MH melalui keterangan persnya belum lama ini.

Dalam menanggapi semua upaya yang dilakukan oleh 8.300 Buruh PT. Freeport Indonesia yang melakukan mogok kerja yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 140, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak 1 Mei 2017 sampai Desember 2021, Manajemen PT. Freeport Indonesia selalu menunjukan sikap tidak taat aturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

“Ketidaktaatan manajemen PT.Freeport Indonesia atas aturan ketenagakerjaan di Indonesia secara khusus berkaitan dengan ketentuan mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan sebagaimana dijamin pada Pasal 137, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRP diminta segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelesaikan persoalan 8.300 buruh mogok kerja PT.Freeport Indonesia dengan manajemen PT.Freeport Indonesia.  “Ketua MRP juga segera merealisasi janji penyelesaian persoalan 8.300 buruh mogok kerja PT.Freeport Indonesia dengan manajemen PT.Freeport Indonesia,” katanya. (oel/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *