Pemilik Ulayat Perintahkan, SMPN Sentani Dikosongkan dari Semua Aktivitas

Robert Mboik Cepos
Sejumlah guru di SMP Negeri 1 Sentani saat mengeluarkan barang-barang dan dokumen usai dipaksa keluar oleh pihak pemilik ulayat dari SMP Negeri 1 Sentani Selasa 28/12.  (Foto: robert Mboik/ceposonline)

SENTANI-Marga Ondi, yang mengaku sebagai pemilik ulayat lokasi SMP Negeri 1 Sentani akhirnya memerintahkan pengosongan aktivitas pendidikan di SMP Negeri 1 Sentani. Meskipun saat ini masih suasana libur namun mereka meminta seluruh sarana belajar dan juga sarana penunjang milik para guru dan siswa di sekolah menengah pertama itu diminta untuk dikeluarkan. Hal itu dilakukan oleh pihak pemilik ulayat karena menurut mereka  pemerintah Kabupaten Jayapura tidak menyelesaikan kewajiban untuk membayar biaya kontrak pemanfaatan lahan dan bangunan itu sejak 2019 sampai saat ini.

Untuk diketahui sebelumnya Marga Ondi juga dinyatakan sebagai pemenang melalui putusan pengadilan atas kepemilikan lahan itu pada tahun 2018.
“Proses ini adalah akumulasi dari tuntutan sewa kontrak lahan antara pemerintah Kabupaten Jayapura dengan kami selaku pihak pemilik lahan. Itu setelah kami dinyatakan menang melalui putusan pengadilan pada tahun 2018” kata penanggung jawab pemilik ulayat marga Ondi, Ardian Ondi ketika dikonfirmasi media ini, Selasa 28/12.
Dia mengatakan, semestinya lahan tersebut sudah dilakukan eksekusi oleh pemilik ulayat namun ada kesepakatan karena adanya aktivitas kepentingan umum apalagi berkaitan dengan pendidikan di atas tanah itu sehingga putusan mengenai eksekusi terhadap lahan itu juga akhirnya ditunda. Sebagai gantinya pemerintah menyepakati untuk melakukan kontrak penggunaan lahan atau ganti rugi.
Pihaknya mengatakan sebelum adanya aksi itu sudah ada komunikasi atau koordinasi antara pemerintah Kabupaten Jayapura dengan pihak pemilik ulayat. Hanya saja pemerintah dianggap tidak serius untuk merespon persoalan ini. Sehingga pada akhirnya pihaknya memerintahkan untuk pengosongan aktivitas di atas lahan itu.
“Kami sudah melakukan pertemuan dengan KJP, Dinas Pendidikan, ada telaan hukum yang dibuat, sebagai dasar hukum tindak lanjut untuk kontrak lahan itu. Tapi sampai pada hari H, tidak ada kejelasan. Kami sudah meminta supaya dibuatkan surat jaminan hutang, tapi tidak dikasih juga. Sepertinya kita nih dibuat seperti bola pingpong. Padahal kami punya keputusan pengadilan yang jelas. Ini persoalan serius, saya minta ganti kepala dinas pendidikan,” tandasnya.
Sementara itu Ketua Komite SMP Negeri 1 Sentani, Jhon Hokoyoku menilai, masalah ini menjadi berdampak besar karena, tidak ada keseriusan dari pemerintah Kabupaten Jayapura melalui dinas terkait untuk menangani persoalan ini. Selaku Ketua Komite dia sudah berupaya keras sejak awal dan itu sudah dilakukan beberapa kali negosiasi dengan pemilik ulayat untuk tidak melakukan pemalangan ataupun penghentian aktivitas pendidikan di atas tanah itu. Namun dia mengakui hal itu memang tidak bisa bertahan lama apalagi masyarakat ulayat juga mempunyai dasar hukum yang kuat yaitu putusan pengadilan.
“Jadi saya melihat sampai hari ini tidak ada keseriusan dari pemerintah. Padahal ini persoalan sudah lama sehingga ini sangat berdampak kepada siswa-siswi yang ada di sini. Ada lebih dari 800 siswa yang menyampaikan didikan di sekolah ini, dan sekarang mereka adalah korban,” ujarnya penuh haru. (roy).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *