Tingkatkan PAD Pegubin, Bupati Minta OPD Lakukan Inovasi Daerah

Bupati Pegunungan Bintang, Spey Yan Bidana, ST., M.Si., saat memberikan arahan memberikan arahan pada kegiatan Bimtek dan Pelatihan Aplikasi SIPD Penatausahaan Keuangan Daerah di Hotel Horison Abepura, Kota Jayapura, Sabtu (18/12). (Ayu/Cepos)

 

JAYAPURA-Bupati Pegunungan Bintang Spey Yan Bidana, ST., M.Si., meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para kepala bidang, kepala sub bagian, dan seluruh stafnya kreatif melakukan inovasi untuk membangun daerah, terutama dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dan pencarian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 

“Kita harus memulai sesuatu dengan hal-hal baru. Jangan kita terus melihat posisi Pegunungan Bintang ada di daerah terisolir dengan geografi yang sulit. Saat ini kita sudah dibantu oleh kemudahan IT, yang bisa buat kita lakukan kreasi inovasi daerah untuk membangun Kabupaten Pegunungan Bintang. Yang memajukan daerah itu kuncinya ada di OPD dan partisipasi masyarakat, bukan bupati,” tegas Bupati Spey Bidana saat memberikan arahan pada giat Bimtek dan Pelatihan Aplikasi SIPD Penatausahaan Keuangan Daerah di Hotel Horison Abepura, Kota Jayapura, Sabtu (18/12).

 

Menurut Bupati Spey Bidana, pertumbuhan keuangan dan ekonomi daerah di Pegunungan Bintang saat ini 98 persen sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Sementara PAD kecil yakni hanya 1,8 persen.

 

Oleh karena itu, di masa kepemimpinnya, ia mendorong agar semua OPD wajib berinovasi demi membuka kran PAD yang selama ini macet.

 

“Silakan lakukan inovasi. Nanti kalau Perda-nya lambat, prosesnya lama, kita bisa buat melalui Peraturan Bupati. Supaya bisa jalan dan tahun depan kita bisa menghasilkan uang. Saat ini PAD kita sekira Rp 8 miliar, dengan hanya mengandalkan kontribusi terbesar dari dana penyertaan modal di Bank Papua sebesar Rp 4,5 miliar. Mulai tahun depan, pengambilan kayu, penggunaan listrik dan PDAM, harus kita lakukan inovasi agar bisa masuk PAD,” katanya.

 

Sementara itu, Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah pada Kemendagri Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si saat tampil sebagai pemateri Bimtek mengatakan, di era seperti sekarang, ada dua situasi yang mendorong pemerintah daerah wajib melakukan inovasi daerah yaitu peluang era revolusi 4.0 dengan digitalisasi dan tantangan pandemi Covid-19.

 

“Inovasi yang dilakukan bisa di tiga bidang yaitu pada pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, termasuk tata kelola keuangan yang kita bicarakan soal SIPD saat ini, dan inovasi kebijakan. Dengan inovasi daerah, sudah bisa dipastikan kinerja akan meningkat,” kata Fatoni.

 

Menurut Fatoni, setiap tahun Kemendagri melakukan penilaian Indeks Inovasi Daerah untuk menilai semua inovasi yang dilakukan seluruh daerah baik provinsi dan kabupaten/kota. Prosedurnya, setiap daerah yang melakukan inovasi melaporkan kepada Kemendagri, lalu dilakukan verifikasi dan penilaian hingga keluarlah Indeks Inovasi Daerah.

 

Tahap berikutnya adalah daerah yang masuk nominasi maka kepala daerah melakukan presentasi untuk dinilai tim independen dari kementerian/lembaga, think thank dan media.

 

“Pemenang Indeks Inovasi Daerah akan mendapat penghargaan Innovative Government Award (IGA). Pemenang ini akan mendapat Dana Insentif Daerah atau DID sebesar Rp 9 miliar rupiah,” ujar Fatona.

 

Menurutnya, Kabupaten Pegunungan Bintang bisa masuk dalam kategori kabupaten tertinggal dan perbatasan jika masuk indeks inovasi daerah. Oleh karena itu, ia meminta bupati dan sekda harus mewajibkan semua OPD untuk melakukan inovasi, baik dalam bentuk kebijakan yang baru sama sekali, bisa juga meniru dari daerah lain. Atau inovasi teknologi, baik teknologi sederhana, tepat guna atau canggih. Misalnya di bidang pertanian, kehutanan dan sosial budaya.

 

“Kalau tidak ya lakukan sanksi. Paksakan dulu biar mereka terbiasa. Kalau sudah terbiasa, nah itu akan jadi budaya. Apalagi saya dengar inovasi bupati soal energi terbaru dan juga hadirnya Universitas Okmin Papua. Ini lompatan berpikir bupati yang luar biasa, yang harus didukung oleh seluruh OPD,” tegas Fatoni.

 

Harus Bisa Terapkan SIPD

 

Pada kesempatan itu, Bupati Pegunungan Bintang Spey Yan Bidana juga menegaskan, pengelolaan birokrasi pemerintahan harus berubah, terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

 

Oleh karena itu, ia berharap dengan Bimtek ini, seluruh peserta yang merupakan bagian keuangan dari seluruh OPD bisa menerapkan apliaksi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sehingga mereka bisa tahu mulai dari merencanakan, menggunakan dan membuat laporan.

 

“Jadi ini pemahaman harus integrasi antara kepala OPD, kasubag keuangan dan perencanaan, dan bendahara supaya keuangan menggunakan sistem kinerja SIPD tidak seperti yang lalu. Jadi kami beri ruang kepada OPD dan jajarannya untuk mengelola anggarannya secara mandiri,” kata Spey.

 

Bupati Spey mengakui, semua ini butuh ketersediaan energi. Saat ini, katanya, Pemda Pegubin sudah berkomitmen dengan pihak PLN bahwa April 2022 nanti, pasokan listrik ke Kota Oksibil sudah 24 jam. Hal ini juga sekaligus mendukung untuk penambahan kuota internet 4G yang sama-sama ditargetkan pada 2021 mendatang guna mendukung penerapan aplikasi SIPD.

 

“Untuk PLN, rencana kita masih pakai energi fosil atau minyak tanah. Tapi nanti sesudah itu, paling di tahun 2023 kita pakai mikro hidro atau PLTMH yang sudah dibangun 1 megawatt di Distrik Iwur. Lalu dibangun transmisi dari Iwur masuk Kota Oksibil. Nah nanti energi ini kita jual ke PLN, jadi di satu sisi membantu meningatkan ketersediaan pasokan listrik, di sisi lain membantu PAD bagi Pemda Pegunungan Bintang,” tegasnya.

 

Sementara Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang drg. Aloysius Giyai, M.Kes menegaskan awal tahun 2022, pihaknya akan membentuk Satuan Tugas Sistem Imformasi Pemerintah Daerah (Satgas SIPD) guna mengawal dan membimbing proses penerapan aplikasi ini di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Bumi Okmin.

 

“Nanti Satgas SIPD ini dibentuk dengan dengan SK Bupati, di mana saya selaku Ketua TAPD akan pimpin, anggota dari BPKAD, Bappeda dan Inspektorat Daerah. Tujuannya agar tenaga-tenaga operator SIPD tiap OPD kami bimbing terus. Dan secara periodik tiga bulan sekali, kami akan memberikan penilaian bagi tiap OPD,” ujar Aloysius.

 

Menurut Sekda Aloysius, pihaknya menargetkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah dan dana Otsus tahun 2022 harus meningkat. Oleh karena itu, usai penilaian dengan sejumlah indikator nanti, ia tidak main-main untuk memberi hukuman dan penghargaan kepada OPD bersangkutan.

 

“OPD yang terbaik akan kami beri reward, yang paling buruk akan kami kasih punishment, tentu diawali dengan yang ringan-ringan dulu misalnya kantornya diberi label merah. Di perjalanan waktu, nanti kami akan berikan sanksi berat dengan memberikan laporan kepada Bupati. Tinggal beliau yang putuskan, langkah apa yang diambil jika OPD itu tidak bisa berubah sama sekali,” tulis penulis buku 17 KO ini.

 

Selain Satgas SIPD, Aloysius juga mendorong agar semua OPD siap melakukan inovasi daerah demi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan kinerja tata kelola keuangan. Ia meminta mereka belajar dari bupati yang telah menerapkan inovasi daerah yang luar biasa dengan menghadirkan energi terbaru, Universitas Okmin Papua dan pendidikan dasar berbasis budaya.

 

Untuk diketahui, sepanjang Jumat-Sabtu, 17-18 Desember 2021, Pemkab Pegubin melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Pelatihan Aplikasi SIPD Penatausahaan Keuangan Daerah di Hotel Horison Abepura, Kota Jayapura.

 

“Kegiatan ini dihadiri 200 peserta terdiri dari para kepala OPD, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kasubag Program/Perencanaan, bendahara pengeluaran, dan tenaga teknis operator SIPD,” kata Ketua Kepala BPKAD Pegubin selaku Ketua Panitia Bimtek, Martinus Agapa.

 

Adapun Bimtek ini menghadirkan pemateri dari Kemendagri dan BPKAD Provinsi Papua yakni Plh, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah pada Kemendagri Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si, Direkur Pelaksanaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada Kemendagri Maurits Panjaitan, M.Dev, dan Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua, Drs. Muhammad Rusdianto Abu, M.Si.

 

Analis Fungsional Sistem Informasi dan Dukungan Teknis Keuangan Daerah pada Direkrorat Pelaksanaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah-Kemendagri, Andri Satriajati, ST,M.Si yang hadir sebagai pembimbing mengatakan, para SDM keuangan peserta Bimtek Kabupaten Pegubin memiliki antusias dan memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Mereka sangat senang ketika diberi praktek langsung dan siap dibimbing.

 

“Harapannya, di 2022 mereka bisa mandiri untuk berlatih dan mengimplementasikan SIPD mereka bisa jalan. Dengan demikian satu sistem yang terintegrasi dari perencanaan anggaran, penatausahan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, semuanya menjadi satu platform. Ya inilah cita-cita Presiden Jokowi juga,” kata Andri (cr-265/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *