Pemutakhiran Data Keluarga di Puncak Jaya Sampai Desember

Plh. Sekda Yahya Wonorenggo, S.IP saat melakukan pengalungan kepada para peserta pelatihan. (Humas PJ for Cepos)

MULIA-Plh. Sekda Kabupaten Puncak Jaya Yahya Wonorenggo, S.IP mewakili Bupati Puncak Jaya  secara resmi melepas kader pendataan keluarga, bertempat di Aula Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak an Keluarga Berencana, beberapa waktu lalu.

   Hadir dalam kegiatan tersebut Plh. Sekda Yahya Wonorengga, S.IP, Asisten Bidang Ekonomi Dan Pembangunan Esau Karoba S.Pak, Sahli Bidang Ekubang Barnabas Yoteni, S.Sos, Sahli Bid. Kemasyarakatan Yus Baminggen, S. Sos, Pasi Ops Kodim 1714/PJ Kapt. Inf. Daniel Sine, Personel samapta Polres Puncak Jaya dan staf Badan Pusat Statistik serta Staf Dukcapil.

  Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Mince Hana Noriwari, S.IP, M.AP dalam laporannya menyampaikan  bahwa ada 136 anggota Kader yang akan mendata di 12 distrik yang ada di Kabupaten Puncak Jaya, dan ada pemutakhiran data yang akan dilaksanakan di 27 distrik nanti yang berlangsung sampai Desember.

  “Tapi sesuai dengan surat edaran dari pusat daerah dituntut harus ada pendataan khusus untuk keluarga berencana” ujarnya.

  Menurutnya dengan adanya data KB bagi Provinsi maupun Kabupaten diharapkan menjadi acuan guna menyiapkan program/kegiatan dalam rangka membentuk keluarga yang baik, sejahtera, dan berkualitas di Papua.

  Ny. Mien berpesan kepada seluruh kader yang akan terjun melaksanakan tugas pendataan menitip 4 hal yang harus dicatat, yaitu bagaimana mereka mendata hal yang sangat penting seperti gizi buruk yang ada di Kabupaten Puncak Jaya, kemudian data ibu hamil, data pengantin yang sedang dalam masa subur, dsb.

  Bupati dalam sambutannya  yang dibacakan Asisten I selaku Plh. Sekda Yahya Wonorenggo, S. IP menyampaikan bahwa berdasarkan sensus tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia adalah sebanyak 270,2 juta jiwa. Kini dengan target sasaran pendataan adalah 77,9 juta keluarga Indonesia menjadi PR kedepan. “Dalam lingkup Kabupaten Puncak Jaya tentu jumlah yang lebih sedikit, namun dengan tantangan sosial budaya yang berbeda dengan daerah lain” jelas Yahya.

  Pihaknya mengakui bahwa kegiatan tersebut cukup terlambat dari jadwal seharusnya. Yakni pada awal April, dikarenakan keterlambatan penetapan APBD 2021. Kendati demikian jajarannya optimis, para Kepala OPD mampu mengejar ketertinggalan.

  “Kader harus melakukan komunikasi yang baik, jika ada masyarakat yang tidak mengerti bahasa indonesia maka kader harus menggunakan bahasa daerah karena kami akan tetap mengontrol dan mengawasi seluruh pelaksanaan pendataan keluarga yang ada di Kabupaten ini” tutupnya.

    Selain itu Plh. Sekda menekankan agar kader yang terjun ke masyarakat harus memberikan pemahaman bahwa pendataan ini bukanlah program pendataan bagi-bagi bantuan sosial bagi masyarakat, sehingga dikhawatirkan data yang masuk dimanipulasi. (humasPJ/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *