Gunakan Pola Pendekatan Binter dan Komunikasi Sosial

Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa didampingi Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo dan para Danrem saat memberikan keterangan pers di Makodam Cenderawasih, Rabu (1/12). (Elfira/Cepos)

*Ke Papua, Panglima Ingin Selesaikan Pekerjaan Rumah

JAYAPURA-Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menyambangi Kodam Papua, Rabu (1/12) kemarin.

Kunjungan Panglima Andika Perkasa ini tak lama setelah kunjungan KSAD Jenderal TNI Dudung di Papua, 23 November lalu. Kunjungan Panglima TNI dan KSAD di Papua pasca pelantikan tidak terlepas dengan situasi keamanan di Papua.

Jenderal Andika mengatakan, ada perubahan yang harus diubah dimasa kepemimpinanya. Bukan lagi pendekatan militer melainkan pendekatan seperti beraktivitas biasa dengan masyarakat Papua termasuk masyarakat lain di seluruh Indonesia.

“Tugas itu yang lebih menentukan kenapa hingga terjadi korban, maka tugasnya yang harus diubah. Apa yang kami lakukan di Papua sejak saya dilantik sama dengan di tempat lain. Pendekatan yang kami lakukan pendekatan normal. Saya yakin kita bisa menangani Papua sama seperti kita menangani daerah lainnya,” kata Jenderal Andika kepada wartawan di Makodam XVII/Cenderawasih, Rabu (1/12).

Jenderal Andika juga memaparkan, gelar pasukan satuan tugas di Papua akan diterapkan sama dengan di daerah lainnya. Selain itu, kebijakan baru pengamanan di Papua  lebih menggunakan pola pendekatan pembinaan teritorial (binter) dan komunikasi sosial. Dimana mengedepankan tugas Kodim dan Babinsa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat setempat.

“Kita benar-benar menggelar kekuatan kegiatan satuan sama halnya dengan daerah lain di seluruh Indonesia. Presiden sejak awal menginginkan kegiatan di Papua benar-benar normal,” jelas Panglima.

Dengan gelar kekuatan TNI normal seperti provinsi lainnya di Indonesia, diharapkan bisa membantu menciptakan keamanan yang lebih bagus. Sebagai contoh, dalam kurun waktu dua tahun operasi yang digelar Mabes TNI di Papua, Kodam Cenderawasih berhasil mendapatkan 111 pucuk senjata.

Lanjutnya, semua satuan yang ditugaskan dari Mabes TNI yang melaksanakan tugas pokok organik maupun Satgas, bakal ditempatkan di Kodim dan Koramil setempat. Gelar kekuatan TNI normal di Papua untuk membantu menciptakan keamanan yang lebih bagus serta mempercepat peningkatan kesejahetaraan di wilayah setempat.

“Kami menggunakan konsep gelar pasukan yang normal. Begitupun dengan Satgas TNI AU, dimana ketika pangkalan udara memiliki tugas pokok dan fungsi pengamanan pangkalan udara serta pembinaan kedirgantaraan dan pembinaan teritorial. Kebijakan kami juga berlaku bagi TNI AL dengan melaksanakan tugas pokok pembinaan kemaritiman dan pembinaan potensial daerah,” bebernya.

Dijelaskan, Mabes TNI memiliki 15 Kodam yang tugasnya melakukan pembinaan teritorial dan di bawahnya ada 333 Kodim dan 3.620 Koramil. Kemudian ada 42 Lanud dan 65 pangkalan laut. Dari jumlah yang dipaparkan itu, jumlah Kodim dan Koramil di Papua masih sangat kurang.

“Jumlah Kodim dan Koramil di Papua masih sangat kurang, saya mencontohkan seperti Korem 174/ATW Merauke hanya diperkuat oleh 3 Kodim. Kemudian Korem 173/ PVB Biak ada 4 Kodim, dan Korem 172/PWY Jayapura hanya ada 5 kodim,” tuturnya.

Lanjutnya, padahal idealnya di Papua 1 Korem seharusnya memiliki 12 Kodim. Untuk itu,  dalam waktu dekat pihaknya akan menambahkan sebanyak 8 Kodim.

Andika mengaku, agenda pentingnya ke Papua adalah untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Termasuk berkaitan dengan Kelompok Kriminal Bersenjata.

“Misi saya karena pekerjaan rumah terbesar saya harus melakukan perubahan sedemikian rupa, sehingga wilayah yang kondusif di daerah lain Indonesia bisa juga terjadi di Papua,” ucapnya.

Dalam beberapa kejadian kontak senjata di Papua, sudah tentu menimbulkan korban jiwa. Sehingga untuk mencegah agar korban tidak timbul lagi, bukan hanya dari pihak TNI, maka langkah yang diambil Jenderal Andika adalah perubahan gelar kekuatan dan cara TNI dalam beraktivitas. Dengan begitu, bisa menghindari korban di semua pihak. Baik di TNI, masyarakat ataupun semuanya.

“Yang terpenting kita harus benar benar  menjunjung tinggi dan melindungi nilai nilai kemanusiaan. Tidak ada orang yang berhak mencabut nyawa orang lain siapapun itu orangnya,” tutupnya. (fia/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *