RTRW yang Ada Harus Direvisi Total

Pertemuan sejumlah pihak untuk membahas RTRW Kabupaten Jayapura,  Rabu, (24/11), kemarin. (Robert Mboik Cepos)

SENTANI– Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata Kota Dinas PUPR Kabupaten Jayapura, Andreas Lukas Hutunama, mengatakan, sesuai hasil peninjauan kembali, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Jayapura sangat tidak layak dan harus direvisi total.

“Kami dipercayakan oleh pemerintah daerah untuk mengurus atau menyusun RTRW Kabupaten Jayapura, terutama pada tahap ini adalah peninjauan kembali RTRW Kabupaten Jayapura. Di mana sudah kurang lebih 9 bulan bekerja, dan pada 18 Oktober yang lalu, kami sudah melakukan konsultasi publik pertama,” kata Andreas Lukas Hutunama, Rabu (24/11)

Dia mengatakan,  terkait dengan hasil berikutnya, harus dilaporkan kembali kepada pemerintah daerah dan juga masyarakat umum.

Dikatakan, tujuan dari konsultasi publik ini sebenarnya   menilai layak tidaknya RTRW Kabupaten Jayapura ini, karena sesuai hasil yang mereka temukan, bobot yang dihasilkan dari hasil peninjauan yang dilakukan pihaknya kurang lebih 31,75%. Artinya dari ketentuan yang ada, harus direvisi total.

” Oleh karena itu pada kesempatan ini, kami mencari informasi data dari perangkat daerah maupun dari stakeholder yang ada.  Di mana untuk rencana penyusunan revisi RT RW tahun depan,”katanya.

Dia mengatakan, terkait dengan pelaksanaan konsultasi publik ini pihaknya melibatkan sejumlah pihak, mulai dari Pemerintah Provinsi Papua,  BWS, BPJN, BKSDA, BPKA dan sejumlah stakeholder lainnya yang terkait dengan pembahasan RTRW Kabupaten Jayapura.  Selain itu, pihaknya juga menghadirkan hampir seluruh organisasi perangkat daerah, termasuk pihak pemerintah distrik.

“Mereka setuju untuk harus segera direvisi RTRW kita.   Untuk itu, kita coba menganggarkan tahun depan, dan ini juga sedang dibahas oleh teman-teman dari Bappeda,” tandasnya.

Pihaknya berharap dengan adanya kekurangan yang mereka lihat terkait data yang ada di perangkat daerah,  misalnya terkait dengan data jalan dan jembatan atau pemanfaatan ruang, kemudian izin usaha usaha perkebunan ataupun usaha pertambangan itu bisa disampaikan.   Sehingga tidak tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang itu sendiri. (roy/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *