Pembagian Langsung dari Pusat Dianggap Lebih Efektif

Mukri Hamadi (Gamel Cepos)

JAYAPURA – Pengalokasian anggaran untuk percepatan pembangunan di Papua dimana dana Otsus langsung ditransfer ke kabupaten kota sempat mendapat  protes dari gubernur, Lukas Enembe. Meski demikian ada beberapa pihak yang menganggap bahwa ini justru baik dimana mempercepat proses pendistribusian anggaran yang secara otomatis lebih cepat dalam penyerapan. Ketua Komisi A DPRD Kota Jayapura, Mukri Hamadi melihat bahwa dari UU Nomor 2 tahun 2021 dan penjelasannya lewat peraturan pemerintah nomor  106 dan 107 jika dibaca dan dicermati kewenangannya terbagi tiga yakni di pusat, di provinsi dan kabupaten kota.

Ini kata Mukri selaras dengan aturan main dalam pemerintahan daerah sehingga menurutnya tidak terlalu mengganggu sebab jika bicara UU nomor 2 dan PP 106 ia menyatakan tidak ada yang banyak berubah. “Dari sisi pendanaan tidak banyak perubahan sedangkan kewenangan masih banyak kewenangan yang melekat di provinsi. Di kabupaten kota yang berubah hanyalah  nomenklatur dimana taka da lagi DPRD melainkan DPR Kota atau kabupaten,” beber Mukri di Hotel Horison Padang Bulan belum lama ini. Ia bahkan meyakini soal kewenangan sebagian besar masih dihandle oleh pemerintah provinsi.

“Memang saya lihat yang dipersoalkan adalah uangnya sebab provinsi lost hampir setengah. Dari Rp 14 triliun turun menjadi Rp 8 triliun tapi bagi saya apa yang dilakukan pemerintah pusat secara regulasi sudah tepat dengan evaluasi 20 tahun UU Otsus  dimana kabupaten/kota dan provinsi dalam sisi pengelolaan Otsus terlalu jauh dari objek dana Otsus dan orang asli Papua itu sendiri sehingga tidak masalah dana langsung ditransfer ke kabupaten dan kota,” bebernya.

Ia melihat selama ini sebagian besar disimpan diprovinsi akhirnya kabupaten kota sering terjadi perubahan regulasi. Kapan saja provinsi mau merubah sesuai dengan arah dan kebijakan provinsi maka akan langsung diubah.

“Tapi saat ini tidak lagi karena sudah diterjemahkan oleh badan khusus dan kementerian keuangan. Lalu kalau lihat postur keuangan ini juga tidak mengecewakanlah. Dan kalau dari waktu ini lebih cepat karena selama ini  kalau kami bahas di DPRD sampai selesaipun yang kami punya gambaran paling hanya naik sekitar 2 persen namun angka ril belum keluar. Nanti ditetapkan APBD dulu baru ada pergubnya dan disitu barulah kami tahu dan itu biasa di bulan Maret, terlalu lama sementara saat ini kami butuh lebih cepat. Paling tidak akhir Januari sudah siap  didistribusikan dan saya pikir lebih efektif,” tambahnya.

Sementara mantan Dekan Fisip Uncen, Dr Septinus Saa menyampaikan bahwa ini bagian dari political will nya pemerintah dimana impelentasi undang – undang harus efektif  sehingga berbagai strategi coba diterapkan.

“Problem tata kelola juga bisa jadi bagian dari penekananan artinya bagaimana mengelola secara efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan yang ada ini lebih pada kebijakan dan saya pikir dalam kerangka otonomi daerah,” tambahnya. “Soal tata kelola, efektifitas ini juga menjadi bagian sorotan dalam diskusi-diskusi yang kami lakukan jadi saya menangkap bahwa pemerintah pusat ingin lebih efektif saja,” singkatnya. (ade/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *