Pansus Akan Diskusikan dengan Pemprov

foto bersama Pansus PON XX , Peparnas XVI 2021 DPR Papua bersama rombongan (Sekretaris Komisi III DPR Papua, Kepala Bappeda Papua, Kepala Disorda Provinsi Papua, Anggota MRP) melanjutkan kunjungan ke Provinsi Jawa Barat (Jabar), Selasa (23/11) lalu. (Jack Komboy For Cepos)

*Soal Pengelolaan Aset Venue PON Papua XX

JAYAPURA-Usai Kunjungan ke Palembang Panitia khusus (Pansus) PON XX , Peparnas XVI 2021 DPR Papua bersama rombongan (Sekretaris Komisi III DPR Papua, Kepala Bappeda Papua, Kepala Disorda Provinsi Papua, Anggota MRP) melanjutkan kunjungan ke Provinsi Jawa Barat (Jabar) untuk mengenali pemeliharaan aset olahraga  (Venue/stadion) Kunjungan kedua ini memberikan gambaran bagi Pansus diskusi dengan semua pihak terkait membentuk organisasi pemeliharaan Aset olahraga. Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, Selasa (23/11/2021).

Ketua Pansus PON XX dan PPN XVI DPR Papua, Kamasan Jack Komboy, S.AP, menjelaskan kondisi pengelolaan Venue/stadion Palembang di kelola pihak ketiga, sedangkan di Jawa Barat memiliki kesamaan dengan kondisi Papua di kelola Pemprov, hasil kunjungan akan di bicarakan dengan beberapa pihak di Papua.

“Di Palembang di kelola oleh Pihak ketiga lewat BUMD Berada di dalam satu Kompleks tidak terpisah, kenapa kita ke Jawa Barat karena Jawa Barat ada dimana-mana (Venue/stadion) ada di Kabupaten Banyumas, juga ada di institusi yang lain TNI Polri dan lain-lain, sedangkan kalau Jawa Barat masih di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sehingga nanti saat di Jayapura kita akan mengundang pemerintah terutama SKPD terkait, kita akan berdiskusi bersama langkah-langkah apa yang terbaik, memberikan kewenangan kepada pihak-pihak, Buat peraturan, pengelolaan menghasilkan langkah dalam pertemuan pemeliharaan baik pihak yang ada di Kabupaten dan Kota,”kata Jack melalui rilis yang diterima wartawan Cepos, Rabu (24/11) kemarin.

  Sementara itu  pada kesempatan yang sama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Jawa Barat, Engkus Sutisna mengatakan pengelolaan Aset olahraga di kelola langsung pihak DISPORA.

Sedangkan Kepala Disorda Provinsi Papua, Alexander Kapissa, S.T, menyimpulkan bahwa selain menentukan tata kelola juga harus membentuk organisasi.  “Kami melakukan studi banding, bagaimana memelihara aset olahraga, banyak hal yang kami pelajari khususnya tata kelola pemanfaatan Venue, kami dapat menentukan pemerintah bersama DPR Papua mengatur tata kelola Venue, harus punya satu management pemanfaatan Venue, Manajement tata kelola dari unsur organisasi harus kita bentuk untuk mengelola, memanfaatkan Venue,”Tandasnya.(dil/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *