Ada 12 Raperda Non APBD yang Didorong Penetapannya

Ketua DPRD Kota Jayapura, Abisai Rollo, menerima materi Raperda Non APBD Kota Jayapura yang diserahkan Wakil Wali Kota Jayapura Ir H Rustan Saru di Horison Hotel Abepura, Selasa (23/11) lalu. (Gratianus silas)

JAYAPURA– Sebanyak 12 Raperda Non APBD yang didorong, baik Pemkot Jayapura maupun DPRD Kota Jayapura, dalam pembahasan Raperda Non APBD Kota Jayapura, Selasa (23/11) lalu. Demikian, dari 12 Raperda Non APBD ini, 5 Raperda di antaranya merupakan hak inisiatif DPRD Kota Jayapura, sedangkan 7 Raperda merupakan usulan Pemkot Jayapura.

“Tujuh Raperda yang merupakan usulan Pemkot Jayapura antara lain, tentang penyelenggaraan rumah susun, tentang rencana induk sistem proteksi kebakaran (RISPK), tentang pencegahan penanggulangan bencana kebakaran, maupun tentang penataan kawasan perkampungan,” urai Ketua DPRD Kota Jayapura, Abisai Rollo, dalam sambutannya.

“Kemudian, ada pula Raperda tentang kepariwisataan, serta Raperda tentang perubahan Perda 2/2013 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Raperda tentang perubahan ke-5 Perda 2/2012 tentang retribusi jasa umum, dan Raperda tentang perubahan ke-3 Perda 3/2012 tentang retribusi jasa usaha,” tambahnya.

Sedangkan 5 Raperda yang menjadi hak usulan DPRD Kota Jayapura antara lain, tentang perlindungan tenaga kerja orang asli Papua di Kota Jayapura, tentang penyelenggaraan keormasan di Kota Jayapura, tentang penyelenggaraan ketahanan pangan, tentang penyelenggaraan jaringan utilitas, dan tentang pelestarian dan pengembangan seni budaya Port Numbay menuju implementasi kurikulum lokal di Kota Jayapura.

Diharapkan, ketika 12 Raperda ini ditetapkan menjadi Perda, tidak akan diam membisu dan kemudian using tanpa implementasi yang baik dan bertanggungjawab. (gr/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *