Jalan Pelabuhan Dipalang Lagi, Merauke Terancam Gelap 

Masyarakat pemilik hak ulayat  yang menuntut ganti rugi tanah Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Merauke yang memasang tenda dan palang di jalan masuk pelabihan Perikanan Merauke sejak Senin (22/11). Aksi pemalangan ini masih berlanjut  sampai kemarin.(Sulo/Cepos) 

MERAUKE-Masyarakat pemilik hak ulayat kembali melakukan pemalangan jalan  masuk Pelabuhan Perikanan Nusantara Merauke yang ada di jalan Noari Merauke. Tidak hanya memalang, tapi para  pemilik hak ulayat  ini memasang  tenda di tengah jalan dan sebagian bermalam di tempat  tersebut.

    Pemalangan jalan ini akan mengancam Merauke mengalami  kegelapan. Pasalnya, pembangkit listrik tenaga gas  yang masih menggunakan BBM Solar ada di dalam area Pelabuhan Perikanan Nusantara Merauke tersebut. Sementara akses jalan tersebut marupakan satu-satunya  akses bagi truk tanki membawa BBM ke dalam pembangkit listrik  tersebut.

   “Kalau kemarin, kami masih mengizinkan mobil tanki BBM masuk, maka  mulai hari ini kami tidak perbolehkan masuk,” kata Adrianus B. Mahuze, kepada wartawan ditemui di lokasi pemalangan, Selasa (23/11).

    Pemalangan  ini tidak hanya berdampak pada PLTMG,  namun juga  untuk  pelabuhan perikanan serta Satuan Polair Polres Merauke. Karena  mobil tanki BBM tidak bisa masuk untuk mengisi BBM untuk kapal ikan yang akan melakukan pengisian BBM. Sedangkan untuk  Satuan Polair, untuk sementara berkantor di dalam areal pelabuhan perikanan  nusantara tersebut.

   Adrianus  B. Mahuze menegaskan, jalan tersebut baru akan dibuka  jika pemerintah membawa uang  menyelesaikan ganti rugi selama 11 tahun  Kantor Dinas Perikanan  menempati lahan mereka. Karena menurutnya, bahwa lahan  tempat membangun Dinas Perikanan  Kabupaten Merauke masih milik  mereka termasuk jalan yang dipalang tersebut. Untuk setiap tahunnya, Adrianus   B Mahuze meminta ganti rugi  sebesar Rp 250 juta.

    “Kalau sudah dibayar, silakan angkat kantor  dan dipindahkan ke tempat lain,” tandasnya. Ditanya soal pernyataan Bupati Merauke yang akan menempuh  jalur hukum ke pengadilan karena pemerintah menilai bahwa tanah yang  dituntut tersebut sudah dibayar pemerintah daerah,   Adrianus Mahuze mengaku bahwa pihaknya tidak mencuri tanah.

    “Tanah ini  dikasih Tuhan kepada kami punya leluhur dan nenek moyang dan kasih kepada tete-tete dan kami anak cucunya ini. Kami bukan mencuri tanah sehingga harus  ke pengadilan,’’ katanya.

    Adrianus mengaku bahwa tanah yang dilepaskan oleh dokter  Raimond adalah tanah  lumpur, bukan tanah pasir yang ditempati  oleh Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Merauke. Sebelumnya, Bupati Merauke Drs Romanus Mbaraka, MT menanggapi  tuntutan masyarakat pemilik hak ulayat itu mengatakan akan menyerahkan ke proses hukum. Pasalnya, lokasi  yang disengketakan tersebut sudah melalui proses dan telah bersertifikat. (ulo/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *