Belum Ada Usaha Pertambangan di Merauke Urus Izin 

Ronny R Manuputty (Sulo/Cepos)

MERAUKE-Terkait dengan diserahkannya kewenangan soal  pertambangan dari pemerintah daerah ke provinsi, maka perizinan soal  tambang miniral tersebut kini di tangani oleh provinsi. Kepala Dinas Cabang Energi, Sumber Daya Mineral (SDM) Wilayah Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Asmat Ronny R Manuputty mengungkapkan bahwa  sesuai  dengan  UU sebelumnya dikenal dengan nama pertambangan rakyat.

   Tapi dengan UU sekarang, lebih  lebih soft lagi, karena Merauke ini hanya memiliki mineral tertentu yakni  batuan biasa  seperti pasir tanah, lumpur atau lempung sehingga perizinannya masuk dalam  SIPB  (Surat Izin Penambangan Batuan).  Sehingga tidak perlu  mengurus izin pertambangan tapi menggunakan SIPB.   

    “Bicara  SIPB terbagi 2 yakni  pertama peruntukan tertentu dan jenis tertentu seperti tanah timbun yang diurus  di UU Nomor 2 tahun 2020  kewenangannya dipindah ke Jakarta. Tapi dengan hadirnya PP 106 pada tanggal 15 November 2021  kemarin, maka kewenangannya kembali ke gubernur. Jadi  untuk perizinan ini  maka seharusnya melakukan perizinan lewat gubernur dalam hal ini Cabang Dinas ESDM yang ada di kabupaten,” terangnya.

   Namun lanjut Ronny Manuputty, sampai  sekarang belum ada badan  usaha yang  melakukan pengurusan SIPB tersebut  di Kabupaten Merauke.  “Sehingga kalau ada pengagalian tanah timbun atau pasir, semuanya itu dapat dikatakan ilegal. Karena sampai hari ini belum ada usaha yang mendapatkan perizinan tersebut,” tandas Ronny Manuputty saat ditemui baru-baru ini.

   Ronny juga menjelaskan bahwa untuk badan usaha yang  mengurus SIPB tersebut pertama harus memiliki nomor induk berusaha dan punya KBLI yang memenuhi syarat. Soal  galian golongan C, Ronny menjelaskan bahwa seiring dengan terbitnya UU Nomor 4 tahun 2009  istilah galian golongan C sudah dihilangkan. Tapi menggunakan  mineral logam, bukan  logam, batu bara dan sebagianya. Soal peta lokasi yang diperbolehkan untuk penambangan tersebut,  Ronny Manuputty menjelaskan, bahwa dalam  aturan  wilayah pantai tidak diperbolehkan atau dilarang.

   “Kalau Merauke masih bisa sampai Domande tapi wilayah bagian atas. Bagian pantai tidak diperbolehkan sehingga kalau ada penggalian itu ilegal,” tandasnya.

   Kendati bagian atas dari Merauke sampai Domonde diperbolehkan, namun  menurut Manuputty bahwa karena tata ruang Kabupaten Merauke masih bersifat umum sampai sekarang, sehingga batas daerahnya sampai sekarang belum  jelas. “Karena masih bersifat peta umum, sehingga kita masih sulit membedakan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan,” tandasnya. (ulo/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *