Tabi-Saireri Tetap Solid Kawal Keputusan Pemerintah Pusat

Pertemuan Forum Kepala Daerah Tanah Tabi di Hotel Suni Garden Lake Sentani, Senin, (22/11), kemarin. (Robert Mboik Cepos)

*Soal DOB di Provinsi Papua*

SENTANI– Asosiasi kepala daerah wilayah adat Tanah Tabi melakukan pertemuan untuk menyatakan dukungan  dan mengawal keputusan pemerintah pusat terkait pembentukan daerah otonomi baru di Papua.

“Tabi   Saireri tetap solid dan konsisten,  mulai dari pemerintah daerah yang ada di seluruh wilayah Tabi, DPRD, masyarakat adat, tetap bersatu dan terus mengawal apa yang sudah dan selama ini diperjuangkan bersama. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan Tabi ini, Tabi itu, itu tidak ada. Tabi tetap satu dan solid berdasarkan deklarasi Mitudebi, Tahun 2015 lalu,” jelas Ketua Asosiasi Kepala Daerah Tabi, Saireri, Mathius Awoitauw, SE, M.Si kepada media ini di Sentani, Senin (22/11).

Dia menjelaskan, pertemuan yang dilaksanakan pihaknya itu sebenarnya masih berbicara mengenai hal yang sama seperti pada pertemuan yang sudah dilakukan sebelumnya.  Mulai dari mengawal revisi undang-undang Otsus,  juga berbicara mengenai pembangunan di kawasan Tabi. Di mana pertemuan ini berawal dari deklarasi bersama di Mitudebi, yang disepakati oleh masyarakat adat, kepala daerah se- wilayah adat  Tabi, supaya  tetap jadi satu.  Sehubungan dengan itu, mengenai batas-batas administrasi untuk pemerintahan tentunya tidak menjadi masalah, tapi wilayah adat ini harus tetap jadi satu.

“Rasa kebersamaan itu yang terus kita bangun dan tidak boleh salah mengerti dengan kepentingan-kepentingan yang lain,” katanya.

Dia mengatakan,  masyarakat dan pemerintah di Tanah Tabi tetap kompak. Hal itupun sudah dilakukan selama ini, terutama  dimulai dengan membahas soal revisi UU Otsus dan juga telah melahirkan sejumlah poin penting untuk menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat.

“Kemarin dalam rangka Otsus juga kita kompak, orang bicara daerah otonomi baru, juga kita kompak.  Wilayah tanah Tabi tidak pernah berpikir untuk bikin Daerah Otonomi Baru (DOB). Tetapi masyarakat adat tanah Tabi mendorong DOB di wilayah adat yang lain. Karena itu, kita tetap konsisten. Karena itu, kita berharap tetap konsisten apa yang sudah kita kerjakan selama ini,” ungkapnya.

Pihaknya sudah berbicara ke pusat bahwa Tabi-Saireri tetap berada di provinsi induk, Provinsi Papua. Sementara yang lain bisa mekar sesuai dengan program pemerintah pusat.  Apa yang sudah disampaikan oleh presiden yakni 2 atau 3 daerah otonomi baru itu merupakan keputusan pemerintah pusat.   “Kami nyatakan sikap bahwa kami tetap bersatu di dalam provinsi induk. Wilayahnya yang mencakup Tabi- Saireri.  Pernyataan sikap ini penting supaya jangan lagi ada kelompok-kelompok lain muncul dengan pikiran dan kepentingan baru,”pungkasnya. (roy/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *