Sepakat, Kepala Daerah Se-Kawasan Saereri Temui Mensesneg

Suasana pertemuan Mensesneg Pratikno dengan kepala daerah yang ada di wilayah Adat Saereri, Jumat (21/11/2021), di ruan rapat Mesesneg. (Humas for Cepos)

Sampaikan Sejumlah Program Percepatan Pembangunan

BIAK-Bupati Herry Ario Naap, S.Si.,M.Pd kembali bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, di ruang kerjanya, di Istana Negara, Jumat (19/11) sore. Dalam pertemuan dengan Mensesng ini agak berbeda dengan pertemuan sebulan lalu, boleh dikatakan agak istimewa.  Pasalnya bupati dan perwakilan bupati dari tiga kabupaten di wilayah Saereri juga ikut dalam pertemuan kali ini, termasuk jajaran ketua dewannya.

   Selain Bupati Biak, Bupati Kepulauan Yapen Toni Tesar juga hadir, Wakil Bupati Waropen Lamek Maniagasi, Asisten I Setda Kabupaten Supiori Hengki Mandosir juga ikut hadir mewakili Bupati, termasuk jajaran ketua dewan dari kabupaten tersebut.

   Dalam pertemuan yang berlangsung dalam suasana santai, banyak hal yang didiskusikan termasuk disampaikan oleh para bupati dan ketua DPRD dari kabupaten yang ada dikawasan Saereri itu. Diantaranya meminta dukungan terhadap program-proram yang dapat mempercepat pembangunan kabupaten-kabupaten di Kawasan Wilayah Adat Saereri.

    “Intinya kami dari bupati dan atau perwakilan Bupati di kawasan Saereri menemui Mensesneg untuk kembali meminta supaya ada dukungan serius dari pemerintah pusat dalam hal ini Bapak Presiden, supaya agenda program percepatan pembangunan juga didorong. Salah satunya Sail Teluk Cenderawasih pada pengembangan kawasan sesuai potensi kelautan dan perikanan yang kami miliki,” ujar Bupati Herry Naap.

  Selain itu, juga disampaikan tetang aspirasi pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) kawasan wilayah adat Saereri. Usulan itu disampaikan karena jika pembentukan DOB di Papua dilakukan, maka sesuai dengan amanat UU Otsus tahun 2001, bahwa pemekaran provinsi itu tetap mengacu dalam wilayah adat masing-masing.

  “Kami juga sepakat meminta dukungan ke Bapak Presiden melalui Mensesneg, jika memang pembentuk DOB itu ada, khususnya pembentukan provinsi, maka wilayah Saereri minta untuk satu provinsi. Saya kira ini penting dalam mendukung upaya percepatan pembangunan sesuai dengan wilayah adat,” katanya.(itb/tri)

.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *