Tegaskan Tak Ada Pungutan Bagi Fasilitator TEKAD

Kepala BPMK – OAP Provinsi Papua, Yopu Murib di kantor DPMK - OAP, saat menunjukan bukti surat yang di edrkan kepada Tenaga  fasilitator Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) bahwa jangan sampai ada pemotongan dari pihak manapun di ruang kerjanya, Tanah Hitam, Abepura, Kamis, (18/11). (Noel/Cepos)

*Yopu Muriba: Semua Tahapan Perekrutan Dilakukan Sesuai Prosedur

JAYAPURA-Menanggapi adanya isu yang mengatakan bahwa adanya oknum staf dari Dinas Pemberdayaan masyarakat Kampung dan orang asli Papua (DPMK – OAP) Provinsi Papua, yang melakukan pemotongan hak daripada tenaga fasilitator Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD), ditepis kepala BPMK – OAP, Provinsi Papua, Yopu Murib.

Dia mengatakan sebelumnya sudah dilakukan penerimaan tenaga TEKAD sesuai prosedur setelah diumumkan banyak diisukan, ada penerimaan sejumlah uang oleh oknum staf dari dinas tersebut, namun kebenarannya tidak dibuktikan dan hanya menyebar berita hoaks.

“Ada isu bahwa ada tagihan-tagihan yang diduga dilakukan oleh oknum aparat BPMPK. Sejak kami melakukan perekrutan tenaga transformasi kampung terpadu, sejak Agustus lalu tidak ada tagihan atau pungutan,” tegasnya saat ditemui Cenderawasih Pos di ruang kerjanya, Kamis (18/11).

Murib menjelaskan bahwa  untuk perekrutan, pihaknya sudah lakukan dari tahap ke tahap dan  semuanya berjalan dengan  baik. Namun saat dilakukan pengumanan, ada oknum yang menyebarkan isu adanya pungutan. Dirinya memastikan semua itu adalah hokas alias berita bohong. Pasalnya, pihaknya sudah melakukan klarifikasi dan apa yang ditudhkan itu tidak benar dan semua tahapan berjalan sesuai prosedur.

“Bahwa tagihan atau pungutan oleh dinas, apabila itu benar, kami akan tegas memberikan sanksi. Untuk itu, saya sampaikan jika ada temuan nomor rekening dan bukti permintaan lewat smartphone, silakan bawa kepada kami dan kami buktikan. Tetapi jika tidak ada bukti dan hanya menyebar hoaks serta menuduh hal yang tidak benar, ini tidak baik,” sesalnya.

Murib juga mengatakan tuduhan ini juga berlanjut setelah dinas yang dipimpinnya menyebar atau menempatkan para tenaga fasilitator ke kabupaten di Papua. Ada informasi miring menurutnya yang menyampaikan ada pemotongan hak para pendamping. Terkait isu tersebut, dirinya kembali menegaskan bahwa hal ini tidak benar.

“Ada ada informasi miring bahwa kami melakukan pemotongan kepada para pendamping fasilitator. Kami tegaskan bahwa kami ini pemerintah dan kami tidak berhak melakukan pemotongan. Bahkan kami tidak punya niat untuk melakukan potongan-potongan ini, walaupun itu ada. Saya sebagai pimpinan akan melakukan evaluasi dan intervensi kepada staf saya, baik eselon 3 sampai dengan staf saya akan  tegas. Jika benar, saya akan memberikan sanksi tegas. Tetapi jika tidak benar, maka berita-berita yang berkembang ini semua hoaks dan tidak benar,” tegasnya.

Dikatakan, sebagai pemerintah pihaknya tetap mengacu pada aturan. Dimana perekrutannyang dilakukan juga untuk memberikan ruang kepada mereka yang belum mendapat kesempatan untuk bekerja. Oleh sebab itu, Murib meminta agar tidak ada pohak-pihak yang menyebarkan hoaks atau berita bohong.

“Sementara yang kami sudah rekrut tenaga ini gaji mereka baru Jalan 2 bulan, Oktober dan November. Mereka sudah terima, sehingga dengan adanya kondisi ini kami dituduh melakukan pemotongan. Saya kira ini sangat tidak benar. Untuk itu, berita di medsos di group yang beredar di pemerintah dan masyarakat itu semua tidak benar. Jadi kami tegas jika ada, kami akan berikan sanksi tegas terhadap oknum-oknum yang melakukan. Tetapi sejauh ini saya tegaskan bahwa hal itu tidak benar,” tambahnya.

Setelah mendengar informasi yang beredar, Murib mengaku telah memberikan surat kepada seluruh fasilitator yang menyampaikan bahwa apabila ada yang melakukan pemotongan mengatasnamakan dinas, itu tidak benar. Sebab apa yang dibayarkan kepada para fasilitaor adalah hak mereka.

“Kami tegaskan bahwa kami di dinas punya gaji dan punya hak, bahkan sampai pensiun pun kami akan diberikan gaji. Sementara mereka ini hanya kontrak dan ketika kita ambil hak mereka, kaya kira ini hal yang tidak terpuji. Saya sudah klarifikasi kepada DPR Papua pada saat pertemuan dan hari ini (kemarin, red) kepada masyarakat bahwa hal itu tidak benar. Untuk itu, seluruh masyarakat saya minta tidak membuat berita hoaks dan tidak perlu disebarluaskan. Karena kami bertanggung jawab dan jika mendapat informasi tidak benar bisa mengklarifikasi kepada kami di dinas langsung tanpa harus menyebar berita hoaks,” pintanya.

Lebih lanjut ia mengharapkan agar seluruh masyarakat untuk belajar tidak menyebarkan berita bohong atau melanjutkannya ke media sosial. Apalagi belum mengetahui kebenarannya. Karena itu akan menyesatkan banyak orang yang menerima informasi langsung di media sosial maupun secara lisan.

“Jangan kita saling menyebar hoaks tetapi mari sebarkan informasi yang sesuai dengan kebenaran. Kami harapkan bagi masyarakat, jika mendapat informasi yang belum pasti kebenarannya, bisa langsung mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut kepada pihak yang terkait seperti kami di DPMK – OAP. Karena kami siap memberikan klarifikasi untuk itu. Mari kita turut mendukung program pemerintah dengan tidak menyebarkan hoaks, karena apa yang pemerintah lakukan guna kebaikan masyarakat secara luas,” pungkasnya.(oel/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *