Melintas ke PNG, Wajib Hukumnya Kantongi Izin     

Peserta  saat mengikuti sosialisasi terkait peraturan pemerintah melintas di lintas batas negara, kemarin.(Sulo/Cepos) 

MERAUKE – Sampai sekarang kasus pelanggaran  keimigrasian di  pelintasan batas antara Indonesia dan PNG  baik lewat darat maupun laut masih sering terjadi. Karena itu untuk meminimalisir pelanggaran tersebut,  Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Merauke menggelar sosialisasi kepada stakeholder,  para pekerja usaha baik di kapal, speed boat yang berada di perbatasan, Rabu (17/11).

    Staf Bupati Merauke Bidang Ekonomi, Keuangan dan Infrastruktur Alberth Muyak, SE, M.Si,   meminta kepada setiap warga negara Indonesia yang akan melintas ke negara lain dalam hal ini PNG untuk  melengkapi dengan izin lintas. “Wajib hukumnya melengkapi surat izin ketika akan melintas ke  PNG,” tandas Alberth Muyak.

   Setiap pelintas, sambung Alberth Muyak, wajib ikuti aturan. Sebab, jika mengikuti aturan yang ada maka  semuanya akan aman. Tapi, kalau tidak mengikuti  aturan sudah barang tentu  berhadapan dengan hukum yang berlaku di negara  tersebut.

    Bahkan Alberth Muyak menjelaskan bahwa sampai sekarang masih ada  10 warga Indonesia asal Kabupaten Merauke yang berangkat tanpa dokumen yang lengkap ke PNG beberapa tahun lalu sampai sekarang ini tidak diketahui keberadaannya.

  Setelah ditelusuri, ternyata diantara 10 warga negara  Indonesia  yang berangkat tersebut, ternyata nama berbeda dengan orang  yang berangkat. Mantan Kepala Badan  Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke ini berharap, dengan sosialisasi yang dilakukan  ini dapat mengurangi  kegiatan-kegiatan ilegal ke PNG dan  sebaliknya.

  Dia juga berharap, sosialisasi  ini dilakukan untuk seluruh masyarakat yang berada di perbatasan untuk mengurangi  kegiatan-kegiatan ilegal kedepannya. Sementara itu, ketua Panitia  Arnold Rudolf menjelaskan bahwa sosialisasi ini dimaksudkan sebagai sarana penyampaikan aturan  sehingga diketahui oleh masyarakat khususnya bagi para pekerja yang melintas di perbatasan khususnya PNG.

   “Tujuannya adalah untuk meminimalkan aktivitas ilegal yang masih terjadi sampai saat ini di daerah perbatasan negara,” pungkasnya. (ulo/tri)   

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *