Keterbukaan Informasi Publik Memiliki Arti Penting bagi Pemprov

Sekda Provinsi Papua Ridwan Rumasukun  saat memberikan penghargaan kepada para penerima penghargaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, Kamis (18/11). (Yohana/Cepos)

JAYAPURA – Komisi Informasi Provinsi Papua menggelar Penganugrahan Keterbukaan Informasi Publik Se-Provinsi Papua tahun 2021.

Sekda Provinsi Papua, Ridwa Rumasukun dalam sambutannya menjelaskan, kegiatan ini mempunyai arti penting bagi pemerintahan Provinsi Papua. Khususnya dalam tata kelola pemerintahan yang terbuka dari tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kampung.

“Sejak tahun 2014, Gubernur telah mendirikan Lembaga Komisi Informasi di Provinsi Papua dan saya telah mengikuti kinerja dari lembaga ini,  yang banyak membantu pemerintah dalam mendorong pelaksanaan tata pemerintahan yang terbuka di Provinsi Papua,”ungkapnya  kepada Cenderawasih Pos, Kamis (18/11).

Diakuinya, melalui Komisi Informasi, telah terbukti bahwa pada tahun 2019, Pemprov Papua, mendapat penghargaan dari Komisi Informasi Pusat dengan kategori Menuju Informatif.  Hal ini membuktikan bahwa pemerintah Provinsi Papua telah berhasil merubah tata kelola pemerintahan yang dulu tertutup kepada masyarakat,  sekarang menjadi terang benderang.

Diakuinya, masyarakat bisa dengan mudah melihat keberhasilan pembangunan. ”Keberhasilan besar yang kita sukseskan yaitu Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS), menunjukkan bahwa pemerintah kita telah sukses membuat kepercayaan kepada pemerintah dan masyarakat bahwa Papua mampu berkarya nyata,”ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Papua, Wilhelmus Pigai mengatakan, badan publik yang berada di zona hitam itu adalah badan publik yang tidak mengembalikan kuisioner sesuai batas waktu yang ditentukan semasa pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi.

“Ada sebanyak 211 badan publik di Papua, tetapi hanya 42 badan publik yang  mengembalikan kuisioner.  Ini berarti tingkat partisipasi di monev keterbukaan informasi yang dilaksanakan mulai Juni 2021 lalu sangat rendah,” kata Wilhelmus.

Wilhelmus menambahkan, dari monev terhadap  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua sendiri menunjukan banyak OPD yang tidak informatif atau berada di zona hitam.

“Hanya ada dua OPD Pemprov Papua yang menerima anugerah keterbukaan informasi publik dengan kualifikasi badan publik informatif, dua OPD kualifikasi cukup informatif dan dua OPD kurang informatif, tapi 29 OPD lainnya masih zona hitam atau tidak informatif,” pungkasnya.   (ana/ary)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *