Bisa Lebih Leluasa Ploting Anggaran

Jayapura Abisai Rollo (DOK./CEPOS)

JAYAPURA – Ketua DPRD Kota Jayapura Abisai Rollo bersyukur dengan adanya program percepatan pembangunan di Papua yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden K.H Ma’ruf Amin, sistem pengelolaan keuangan tidak lagi turun dari provinsi melainkan dari pusat langsung ke daerah – daerah. Hal ini kata Rollo menjadi sebuah langkah maju dimana pemerintah daerah di kabupaten kota tak perlu lagi terlalu lama menunggu pencairan atau transfer dari pemerintah provinsi karena bisa langsung masuk ke rekening daerah.

“Ini bagus sekali jadi anggaran dari pusat itu langsung ke daerah dan dikelola oleh pemda atau pemkot.  Ini memangkas birokrasi dan kami pikir ini sangat baik,” ujar Rollo kepada Cenderawasih Pos di Waena belum lama ini. Karena adanya aturan baru inilah Komisi A DPRD Kota Jayapura kata Rollo menyiapkan regulasinya dalam bentuk Perda. Ini untuk penjabaran di lapangan sehingga ketika anggaran tersebut digunakan nantinya tidak terjadi kesalahan.

“Jadi saat ini pada Otsus terjadi perubahan undang – undang. Pertama Provinsi Papua kini menjadi provinsi induk untuk Tabi dan Saireri kemudian ada Provinsi Papua Selatan dan Papua Tengah kemudian untuk persoalan otonomi jika sebelumnya kota  dan kabupaten belum menerima langsung dana Otsus, kali ini undang – undang menjamin bahwa pemerintah kota dan kabupaten  bisa langsung menerima dana Otsus tanpa harus mampir ke provinsi terlebih dahulu,” tambahnya.

DPRD kata Rollo menganggap dengan pengalokasian anggaran yang langsung diberikan ke masing- masing daerah maka pelaksanaan pembangunan diyakini bisa lebih cepat.  Pemda dan pemkot bisa langsung mengalokasikan dan mentransfer dana yang dibutuhkan oleh masing – masing OPD agar bisa segera diserap.

“Ini juga yang kadang jadi sandungan dimana karena birokrasi yang cukup panjang akhirnya dana juga menunggu dan berpengaruh hingga ke bawah sementara diakhir tahun biasa kita ditanyakan soal serapan anggaran. Nah dengan pengalokasian yang langsung ke kas daerah di kota dan kabupaten ini saya pikir lebih memudahkan. Tidak perlu putar lagi  tinggal bagaimana ada perangkat teknis yang menjelaskan soal pengelolaan dan penggunaannya agar tidak jangan sampai  dan jadi temuan,” imbuhnya. (ade/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *