Akan Dilakukan Natal dan Festival Budaya di Pasar Skouw 

 

Deputi II Badan Nasional Penggelola Perbatasan Komjen Pol Drs Paulus Waterpauw ketika mengunjungi Pasar Skouw, Senin (15/11) . (Humas For Cepos)

 

JAYAPURA-Di Pasar Skouw yang merupakan areal Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua akan digelar ibadah Natal bersama, festival budaya dan kuliner.

 

Deputi II Badan Nasional Penggelola Perbatasan Komjen Pol Drs Paulus Waterpauw mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk menjadi pemicu dalam mengembangkan potensi yang ada di perbatasan negara, yakni di areal PLBN Skouw. Sebagaimana arahan dan harapan dari Presiden Jokowi dalam mengembangkan ekonomi di tapal batas, sebagai garda terdepan bangsa.

 

“Festival ini menjadi pemicu, meski saat ini pagar di perbatasan masih ditutup, sehingga saudara-saudara dari seberang ini, PNG belum datang dan ini diharapkan menjadi trigger, sehingga aktivitas ekonomi ini harus jalan,” katanya saat melaksanakan kunjungan kerja di Pasar Skouw, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, Senin (15/11).

 

Ia mengaku untuk perayaan ibadah menyambut Natal 25 Desember tahun ini, diinisiasi oleh Ikatan Alumni Jawa Timur dengan lokasi di areal Pasar Skouw yang menjadi ikon di perbatasan negara, yang mana ibadah itu merupakan bagian dari rangkaian festival budaya dan kuliner yang akan melibatkan kaum milenial Papua dengan pelaksana dari BNPP, melibatkan PLBN Skouw, Pemerintah Provinsi Papua dan Kota Jayapura serta lembaga atau instansi terkait.

 

“Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, banyak warga yang datang ke Pasar Skouw atau PLBN untuk berbelanja atau sekedar jalan-jalan, sehingga gairah ekonomi di kawasan ini makin meningkat,” tandasnya.

 

Lebih lanjut jenderal bintang tiga Polri yang aktif itu mengemukakan bahwa ide dan gagasan untuk kegiatan itu merupakan langkah lanjutan dari kunjungan dua pekan lalu bersama staf ahli Kementrian Koperasi dan UKM, serta rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Kota Jayapura dan PLBN Skouw dimana, didapatkan sejumlah catatan terkait Pasar Skouw. Dimana setelah melakukan kunjungan secara fisik ditemukan sampah yang berserahkan dimana-mana, rumpuh yang meninggi dibeberapa bagian taman serta sejumlah hal lainnya.

 

“Memang bahwa Skouw ini sangat potensial, karena berkaitan langsung dengan kebutuhan ekonomi dari pada saudara-saudara kita dari seberang, PNG. Yah, kami waktu itu mencoba bersama-sama mengecek secara fisikal, tetapi kemudian lihat bahwa ternyata banyak hal yang menjadi catatan, mulai dari kebersihan secara umum dan kebersihan secara khusus, yang  kemudian saya laporkan kepada pimpinan Bapak Mendagri dan Sekretaris, Deputi I dan III di BNPP Jakarta,” katanya.

 

“Dan kemudian sekarang ada upaya untuk sama-sama menyemangati, membuat semangat kita tangani bersama-sama, melihat kembali fungsinya pasar,” lanjutnya.

 

Sebagai Deputi II BNPP, yang mempunyai tugas mengelola potensi kawasan perbatasan sebagaimana Inpres Nomor I Tahun 2021 yang diberikan amanat dari Presiden Jokowi, kata Paulus Waterpauw ada tiga wilayah perbatasan di nusantara yang menjadi perhatian utama yakni pertama di Skouw, Kota Jayapura, Provinsi Papua, kedua di di Motaain, Kabupaten Belu NTT dan terakhir di Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

 

“Makanya itu, sementara kegiatan PON  hingga Peparnas, saya harus kembali lagi ke Skouw ini untuk melihat perkembangan-perkembangan, dan puji Tuhan sekarang dari masyarakat sudah mulai menyadari, dan tadi saya lihat dari kebersihan sudah mulai terjaga, teman-teman dari PLBN sudah mulai ikut mengawasi walaupun secara status lagi bersoal terkait pengelolaan seperti yang diungkapkan oleh Pak Yan Numberi, Kepala PLBN Skouw,” katanya.

 

Bahwa ada dua kali penyerahan soal pengelolaan Pasar Skouw yakni pada Oktober 2020 dan April 2021 dari BNPP kepada Pemerintah Provinsi Papua, hanya saja tidak ditindaklanjuti untuk pengelolaannya secara baik.

 

“Seingat saya pada 10 Oktober 2020 sudah diserahkan ke Provinsi Papua, lalu pada 23 April 2021, sudah diserahkan secara tertulis, hanya saja dari versi Pemprov Papua berita acaranya belum diserahkan, sehingga barang inventaris negara belum diclearkan. Yah mudah-mudahan bisa cepat dan itu diserahkan, tapi ini tergantung apakah Pemprov Papua yang mengelola atau dikembalikan kepada BNPP, itu tergantung hasil keputusan ditingkat pusat,” ungkap Paulus Waterpauw. (Humas/gin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *