Keterbukaan Informasi, Setiap OPD Tandatangani Pakta Integritas

Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, S.Si.,M.Pd dan Wakil Katua KI Provinsi Papua Andriani Wally ketika ikut menandatangani deklarasi kesepakatan bersama tentang keterbukaan informasi public di Sasana Krida Kantor Bupati, pekan kemarin. (Fiktor/Cepos)

BIAK-Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, S.Si.,M.Pd meminta semua jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk jajaran kepala distrik, lurah dan kepala kampung memperhatikan keterbukaan informasi public di wilayah kerjanya masing-masing, dengan mengoptimalkan Pejabat Pengelola Informasi dan Daerah (PPID) di masing-masing OPD.

   Bahkan sebagai tindaklanjut setiap OPD menandatangani langsung fakta integritas sebagai bagian dari keseriusan dalam mengelola keterbukaan informasi. Menjadi kewajiban bagi OPD untuk memperhatikan keterbukaan informasi public di wilayah tugasnya masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku.

  “Penandatanganan pakta integritas penting sebagai bentuk komitmen dalam menjalankan keterbukaan informasi publik di setiap OPD, dan saya telah meminta ini perlu menjadi perhatian. Ya, tentunya keterbukaan informasi dimaksud tetap mengacu pada peraturan dan mekanisme yang sudah ada,” ujar Bupati saat penandatanganan pakta integritas.   

  Ditegaskan, bahwa Pemerintah Kabupaten Biak Numfor tetap berkomitmen melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan membuka akses publik terhadap informasi. Badan publik diharapkan termotivasi untuk bertanggungjawab memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dengan begitu bisa mempercepat terwujudnya pemerintah yang transparan dan bersih.

   Wakil Katua KI Provinsi Papua Andriani Wally mengapresiasi penandatangan pakta integritas keterbukaan informasi publik yang dilanjutkan dengan sosialisasi pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.

  “Saya mengapresiasi kegiatan ini, mengingat peran PPID sangat penting dalam menginformasikan kebijakan, program dan kegiatan serta hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat,” tuturnya.

   Terlebih lagi, lanjut Adriani, peran tersebut merupakan amanah Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta berbagai peraturan pelaksanaanya.

“Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat menjadi salah satu agen kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan,” tandasnya.(itb/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *