Kawasan BTN Binti Harus Ditinjau Ulang Sebelum Direkonstruksi

Tim BPBD Kabupaten Jayapura saat meninjau lokasi rehabilitasi perumahan BTN Bintang Timur yang menjadi korban bencana banjir bandang 2019 lalu. (Robert Mboik Cepos)

SENTANI-Warga perumahan BTN Bintang Timur (Binti) Sentani yang menjadi korban bencana banjir Tahun 2019 lalu, sangat mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab)  Jayapura melalui BPBD yang akan merekonstruksi dengan membangun rumah warga yang menjadi korban  bencana banjir bandang Maret 2019. Meskipun jumlah korban yang diakomodir untuk bantuan rekontruksi itu hanya 26 keluarga dari 107 keluarga yang menjadi korban peristiwa mematikan itu.

“Katanya ini tahap pertama, nanti ada tahap kedua lagi, kami secara umum sangat mengapresiasi atas perhatian itu,” ujar Erik, ketua tim melawan lupa korban banjir 2019 Sentani kepada wartawan, Sabtu (13/11).

Kendati demikian, pihaknya selaku korban meminta pemerintah agar harus mengkaji secara tepat dan benar mengenai upaya rekonstruksi bangunan di tempat yang sama itu. Karena sesungguhnya, tempat itu sangat tidak layak lagi untuk dibangunkan perumahan warga.

Yang menjadi pertanyaan, pihaknya saat ini,  status Perumahan Bintang Timur pasca bencana itu apakah daerah itu masih layak dibangun perumahan dan ditinggali atau tidak.  Semestinya setelah peristiwa banjir itu harus dilakukan analisis ulang bahwa tempat itu layak atau tidak untuk ditempati lagi.

“Menurut kami, ini penting dilakukan analisis karena semua rumah yang ada di situ masih berstatus kredit.  Mereka masih terikat kontrak,  karena itu Pemkab selaku pemberi izin yang harus bertanggung jawab,” katanya.

Lanjut dia, aaat ini pemerintah sudah siap membangun kembali sejumlah rumah di kawasan itu.  Hal itu dibuktikan dengan adanya kontrak kerja pemerintah dengan 2 kontraktor yang akan menyelesaikan pembangunan 26 unit rumah tersebut.  Diketahui, satu unit rumah dibiayai senilai Rp 50 juta. Dana tersebut dengan kondisi lahan saat ini sungguh sangat tidak layak untuk dibangun, apalagi ditempati karena kawasan itu sudah menjadi daerah aliran sungai.

“Tempat itu sudah tidak layak lagi untuk kita tinggal. Sekarang mau bangun di situ dengan biaya Rp 50 juta, mau bangun di mana, itu sudah jadi kolam,” tandasnya.

Kalaupun masih dipaksakan untuk dibangun di tempat itu, maka dana Rp 50 juta 1 unit itu sangat tidak cukup untuk membangun 1 rumah yang layak untuk ditempati. Karena lahan yang akan dibangun sudah menjadi daerah aliran sungai sehingga apabila tetap dimanfaatkan harusnya ditimbun dengan material terlebih dahulu.

“Harus ditimbun lagi dengan ketinggian 5 meter dari permukaan tanah saat ini, jika tidak bisa maka harus dilakukan relokasi bagi 107 kepala keluarga. Ini adalah solusi untuk meyelesaikan masalah korban banjir di Perumahan  Bintang Timur.(roy/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *