Panglima Baru Harus Terbuka Soal Kasus Theys

Frits Ramandey (Elfira/Cepos)

Tarius Mul, S.Sos (Yewen/Cepos)

*Jenderal Andika Diminta Tarik Pasukan TNI Non Organik

JAYAPURA–Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Andika Perkasa, akan segera memegang jabatan penting di negara ini sebagai Panglima TNI menggantikan Panglima TNI sebelumnya Marsekal TNI Hadi Tjahjanto lantaran memasuki masa pensiun.

Terkait terpilihnya Jenderal TNI Andika sebagai Panglima, Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) Papua berharap Panglima TNI yang baru harus memiliki gambaran tentang pelibatan satuan TNI di Papua, guna mendukung kepolisian dalam rangka menciptakan Papua sebagai wilayah yang lebih kondusif secara berkesinambungan.

Yang tak kalah penting, Komnas HAM meminta Jenderal Andika perlu memberi klarifikasi atas beredarnya rumor terkait keterlibatan dirinya sebagai anggota TNI dalam kasus penculikan dan pembunuhan almarhum Theys Hiyo Eluay.

“Keterbukaan Jenderal Andika atas kasus penculikan dan pembunuhan almarhum Theys Hiyo Eluay menjadi penting, sehingga tidak menimbulkan antipati orang Papua kepada panglima  yang baru. Dengan komitmen menjadikan TNI sebagai pelindung rakyat Papua,” tutur Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey kepada Cenderawasih Pos, Selasa (9/11).

Frits juga berharap, panglima yang baru harus bisa membangun koordinasi yang baik dengan stakeholder yang ada di Papua. Paling tidak, mendapat masukan dari panglima yang saat ini, bagaimana pendekatan komunikasi di Papua.

“Kata kunci yang terpenting adalah bagaimana menciptakan komunikasi yang pararel antara satuan TNI dengan Polri, serta menertibkan satgas-satgas yang nanti ditempatkan di Papua,” terang Frits.

Lainnya lanjut Frits, terkait pembenahan struktur Kogabwilhan yang ada di Papua. Menurutnya, harus ada koordinasi yang harmonis antara Kodam XVII/Cenderawasih, Polda Papua dan Kogabwilhan. Selain itu, menertibkan anggota satgas yang bertugas.

“Harus ada penertiban ke depannya, sehingga tidak terjadi kecolongan. Misalnya, oknum anggota TNI terlibat dalam penjualam amunisi dan lain sebagainya,” kata Frits.

Menurut Frits, Jenderal Andika perlu mendapatkan masukan dari Panglima Hadi tentang bagaimana mendesain koordinasi yang cepat terhadap dugaan-dugaan keterlibatan oknum anggota TNI dalam kasus-kasus di Papua yang belum terselesaikan hingga saat ini. Dengan begitu, Jenderal Andika bisa merespon kasus-kasus yang diduga adanya keterlibatan oknum anggota TNI di Papua.

“Kita berharap Jenderal Andika bisa memiliki komitmen untuk mengupayakan promosi hak asasi manusia bagi anggota TNI,” ungkapnya.

Komnas HAM berharap, Panglima TNI yang baru bisa memberi penguatan terhadap personel TNI yang ada di Kodam XVII/Cenderawasih ataupun Kodam Kasuari. Sebab, dua Kodam ini yang lebih memahami karakteristik kultur orang-orang Papua.

“Dua Kodam ini harus diberi penguatan, sehingga ketika melakukan perkuatan tidak lagi mendatangkan anggota dari luar Papua yang tidak memahami kultur sosial orang Papua. Karena itu akan menimbulkan problem HAM baru akibat tindakan oknum anggota yang tidak memahami kultur orang Papua,” pungkasnya.

Secara terpisah anggota Komisi V DPRP Papua, Tarius Mul, S.Sos meminta Jenderal TNI Andika Perkasa untuk dapat menarik kembali pasukan TNI non organik yang ada di wilayah Papua. Pasalnya konflik bersenjata yang selama ini terjadi di Papua tidak terlepas dari pasukan non organik yang ada di Papua.

“Pasukan non organik yang ada di Papua perlu ditarik kembali ke wilayahnya masing-masing. Karena konflik terjadi ini tidak terlepas dari pasukan non organik yang dikirim ke Papua,” ungkap Tarius Mul kepada Cenderawasih Pos, Selasa (9/11).

Menurut politisi Partai Demokrat ini, jika pendekatan militeristik yang diterapkan di Papua, maka justru membuat situasi dan kondisi di Papua tidak akan kondusif. Hal ini lantaran konflik bersenjata yang terjadi selama ini antara TNI-Polri dan TPN-OPM yang membuat warga sipil menjadi korban.

“Di Papua jika mengedepankan pendekatan militeristik tidak akan dapat menyelesaikan konflik yang ada di Papua. Justru sebaliknya konflik akan terus terjadi dan memberikan dampak dan korban bagi warga sipil seperti di Kabupaten Pegunungan Bintang, Intan Jaya, Yahukimo, Nduga dan daerah lainnya di Papua,” jelasnya.

Oleh karena itu, Tarius menyarankan agar pendekatan humanis perlu dilakukan oleh pihak TNI-Polri, sehingga konflik bersenjata yang ada di Papua dapat diselesaikan dan ke depan tidak terjadi konflik lagi.

“Kami harapkan pendekatan humanis yang harus dilakukan, sehingga tidak boleh lagi ada konflik bersenjata yang justru mengorbankan warga sipil di Papua,” pinta alumnus Fisip Uncen ini.

Tarius berharap, pola pendekatan militeristik yang selama ini diterapkan di Papua harus diubah dengan pendekatan yang lebih humanis kepada masyarakat, sehingga konflik bersenjata ini dapat diselesaikan dan tidak terjadi pertumpahan darah lagi terhadap warga sipil ke depannya. (fia/bet/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *