Masyarakat Adat Tetap Ada dan Selalu Ada di Papua

John NR. Gobai (DOK/Cepos)

JAYAPURA– Ketua Komisi Kelompok Khusus (Poksus) DPRP Papua, John NR. Gobai mengungkapkan bahwa masyarakat adat sendiri memiliki pemerintahan adat, peradilan adat, benda-benda adat dan potensi sumber daya adat. Oleh karena itu, mereka ini harus dilindungi. “Karena secara sosiologis mereka ada. Walaupun pemerintah Indonesia menginsyaratkan untuk pengakuan keberadaannya melalui Peraturan Daerah (Perda) di tingkat kabupaten,” ungkapnya kepada Cenderawasih Pos di Kotaraja, Kota Jayapura, Senin (8/11) lalu.

Namun demikian, kata Gobai secara realita mereka telah ada dan akan untuk selamanya, maka dengan adanya regulasi sektoral yang ada dan juga Otsus yang isinya juga menyebutkan tentang masyarakat adat, peradilan adat, hak ulayat, pemanfaatan sumber daya. Untuk itu, menjadi kewajiban pemerintah, legislator untuk regulasi yang ada ini meramu sebuah kebijakan dalam bentuk perda untuk mengatur tentang masyarakat adat.

“Dengan kewenangan yang ada, hak yang ada. Kita mengerucut pada masyarakat adat, misalnya pemanfaatan masyarakat. Dimana hak kelola diberikan kepada masyarakat adat. Karena mereka (masyarakat adat) akan ada dan tidak akan hilang dari bumi ini,” katanya.

Gobai menyampaikan, peradilan adat yang ada harus diposisikan secara nyata, sehingga mereka dapat melakukan proses peradilan adat yang sebenarnya sudah ada dari dulu, hanya sekarang baru orang mengenal dan ini yang namanya proses peradilan.

“Menyelesaikan masalah, mengambil keputusan itu dilakukan di masyarakat adat. Kemudian tentang pemerintahan adat sudah berjalan yang sudah berjalan di kampung-kampung dan hari ini masih berjalan dan besok pun mereka berjalan terus,” ujarnya.

Oleh karena itu, Gobai mengatakan, peraturan tentang kampung adat yang sudah ada undang-undangnya, agar mari untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah oleh DPR, baik yang ada di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Pemerintah daerah harus berani dan mau melindungi potensi yang ada di masyarakat adat. Karena ini bagian dari menjaga eksistensi masyarakat adat di Papua,” tutupnya. (bet/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *