70 Persen Hak Pengungsi di Papua Belum Terpenuhi

Frits Ramandey (dok/Cepos)

JAYAPURA– Konflik bersenjaa yang akhir-akhir ini terjadi mengakibatkan terjadi pengungsian warga sipil dibeberapa daerah, seperti di Kabupaten Nduga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang di Provinsi Papua dan juga pengungsian di Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat.

Hal ini ditanggapi oleh Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey menyebutkan bahwa di Asia saat ini dan di dunia saat ini, termasuk di sebagian negara, Indonesia tercatat sebagai negara yang warga negaranya mengungsi di dalam wilayah negara dan belum terselesaikan.

“Ini bukan mengungsi antar negara atau kelompok suaka. Anehnya sampai sekarang belum diselesaikan di Papua dari sekian ribu pengungsian, seperti kasus Intan Jaya, kasus Pegunungan Bintang, Kasus Maybrat, Kasus Yahukimo, kasus di Yapen. Ini kasus-kasus yang mengakibatkan ribuan pengungsi. Anehnya negara tidak bisa menyelesaikannya ,” ujarnya kepada cenderawasih pos di Hotel Horisson, Senin (8/11) kemarin.

Lebih lanjut, kata Ramandey tugasnya ada dua, pertama pihak Komnas HAM sudah mendatangi daerah-daerah konflik untuk memastikan bahwa apakah hak para pengungsi. “Saya harus bilang 70 persen hak pengungsi belum terpenuhi,” katanya.

Ramandey menyampaikan, hak mereka (pengungsi) tidak terpenuhi, karena negara gagal dalam rangka membantu mereka. Ingat bahwa ketika dia sebagai warga negara, tetapi hak-haknya tidak terpenuhi, maka negara dianggap lalai

“Kita sering melakukan negosiasi dengan para pihak, tentara, polisi, tetapi juga kelompok sipil bersenjata, sehingga para pengungsi ini bisa kembali ke tempatnya. Karena selama pengungsi tidak tinggal di rumahnya sendiri, maka masalah tidak akan selesaikan,” ujarnya.

“Meskipun kita kasih bantuan berapa ratus sekalipun tidak akan dapat menyelesaikan masalah. Karena pengungsi akan bisa merasa nyaman jika kembali ke tempatnya sendiri,” pungkasnya. (bet/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *