BPC HIPMI  Ancam Boikot Pelantikan BPD HIPMI  Papua

Ketum BPC HIPMI  Kabupaten Mamberamo Tengah Hosea Yikwa, (kanan)  bersama Ketum BPC HIPMI  Kabupaten Sarmi, Rahmadin K.Bagre  Ketum BPC HIPMI  Kota Jayapura Syawal, dan Ketum BPC HIPMI  Kabupaten Jayapura, David Suebu  memberikan keterangan kepada Cenderawasih Pos Senin (8/11) kemarin. (Priyadi/Cepos)

JAYAPURA– Pengurus HIPMI  Se Papua yang tergabung dalam forum Ketum HIPMI  se-Papua akan memboikot acara Diklatda dan pelantikan BPD HIPMI  Papua yg dilaksanakan pada tanggal 12 November mendatang.

Ketum BPC HIPMI  Kota Jayapura Syawaludin Sabil, SH mengatakan pihaknya sudah bertemu Badang Pengurus Pusat (BPP) HIPMI dan telah menyerahkan surat mosi tidka percaya kepada Ketum HIPMi Papua.

“kami meminta supaya bisa segera ditindaklanjuti secara tuntas jangan sampai berlarut-larut seperti ini karena sudah 10 bulan hampir 1 tahun ini HIPMI  Papua vakum karena tidak ada ketidakjelasan pelantikan pengurus dan ketua,”ungkap Syawaludin yang didampingi Hosea Yikwa Ketum BPC HIPMI  Mamteng, Ketua BPC HIPMI  Sarmi Rahmadin K.Bagre dan Ketum BPC HIPMI  Kabupaten Jayapura David Suebu, kepada Cenderawasih Pos, Senin (8/11)kemarin.

” Kami juga dipesan BPP HIPMI  pusat  beberapa hari sebelum pelantikan,  dibuka ruang komunikasi agar ketua formatur terpilih wajib bertemu dan melakukan  konsolidasi kepadA BPC-BPC terkait rekomendasi BPC yang menjd konstitusi dan merupakan hasil Musda tujuannya agar kepengurusan HIPMI  ke depan dapat berjalan dan dengan   koordinasi yang intens, tapi sampai sekarang kami masih tunggu tidak adanya komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh ketua formatur terpilih,”ujarnya.

Sementara itu, Hosea Yikwa Ketua BPC HIPMI  Kab. Mamberamo Tengah mewakili semua dari kawan – kawan pengurus BPC HIPMI  seluruh Kab/kota  Provinsi Papua mendesak kepada pengurus BPD HIPMI  Papua yang baru terpilih Atto  segera proses SK yang sampai saat ini kurang lebih satu tahun belum terealisasi, namun proses pelantikan pengurus BPD HIPMI  akan dilakukan tanggal 12 November ini, jika SK  belum diterima maka dalam proses pelantikan tetap akan di boikot.

Ketum BPC HIPMI  Kabupaten Jayapura  David Suebu menambahkan pPrinsipnya kalau memang BPP tidak mengambil solusi sesuai dengan hasil pertemuan maka tetap pihaknya akan boikot pelantikan dan sebelum pelantikan harus BPP adakan mediasi dengan BPC sebelum pelantikan jika tidak maka boikot menjadi harga mati buat BPC.

Sementara itu, Ketum BPC Sarmi Rahmadin K.Bagre menambahkan,  pihaknya tidak melihat adanya rencana kerja yang konkrit dari ketua terpilih, ditambah lagi dengan tidak adanya komunikasi antara BPD badan formatur dengan BPC ini membuat BPC merasa bahwa pihaknya hanya dibutuhkan pada saat-saat tertentu saja.

Sementara itu, Ketua Formatur terpilih Atto Sampe Buntu saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, melalui telepon seluler dan di WA terkait hal tersebut tidak memberikan tanggapan. (dil/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *