Masih Ada Pro dan Kontra Soal Pembentukan Kampung Adat

Klemens Hamo (Robert Mboik Cepos)

SENTANI– Program kebangkitan masyarakat adat di Kabupaten Jayapura belakangan ini memang menjadi salah satu program unggulan oleh Bupati Jayapura,  Mathius Awoitauw, SE, M.Si.  Sehubungan dengan itu, pemerintah juga menggalakkan pembentukan kampung adat di seluruh wilayah Kabupaten Jayapura. Ini dilakukan untuk melindungi atau memproteksi keaslian, adat, budaya, dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat adat di masing-masing kampung.

Kendati demikian, masih ada suara-suara di masyarakat mengenai pro dan kontra pembentukan Kampung Adat ini.  Hal itu pun mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Jayapura,  Klemens Hamo, Menurutnya, apabila program Kampung Adat ini tidak berjalan maksimal dan juga masih ada pro dan kontra, mestinya harus ada data yang valid mengenai hal itu.  Karena dari situ selanjutnya DPRD akan mengambil sikap melalui fungsi pengawasannya.

“Kalau Kampung Adat bermasalah atau dipaksakan oleh pemerintah, tolong kasih tahu data.  Pasti kami DPRD juga akan melakukan fungsi pengawasan,” ungkap Klemens Hamo, Sabtu (6/11), ketika menjawab informasi terkait dengan adanya polemik pembentukan kampung adat.

Dia mengatakan, sebagian besar masyarakat adat sudah menerima dan mau merubah Kampung dinas menjadi kampung adat dan ada juga yang memekarkan kampung adat dari kampung dinas.  Hanya saja kata dia Kampung Adat ini perlu disosialisasikan secara terus-menerus kepada masyarakat agar mereka bisa memahami apa tujuan dari pemerintah.

“Memang perlu disosialisasikan, supaya program kampung adat ini bisa berjalan dengan maksimal di kampung-kampung,” katanya menambahkan.

Di Kabupaten Jayapura saat ini sudah ada Ada 14 kampung adat yang sudah terbentuk.  Kemudian yang terbaru pemerintah kembali membentuk 38 kampung adat.(roy/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *