Bupati: Kita yang Berjuang Sendiri ke Pusat

Bupati Mathius Awoitauw (Robert Mboik Cepos)

*Soal Pembangunan Jalan Sentani-Depapre*

SENTANI– Bupati Jayapura,  Mathius Awoitauw, SE, M.Si  mengaku kecewa dengan Pemerintah Provinsi Papua yang dinilainya tidak memperhatikan secara serius pembangunan jalan dari Sentani menuju Depare. Kerusakan jalan tersebut sudah terjadi puluhan tahun dan sangat berdampak terhadap perekonomian bagi masyarakat yang ada di daerah pesisir Kabupaten Jayapura.

Menyikapi hal ini, Bupati Matius mengatakan, saat ini Pemerintah Kabupaten Jayapura berjuang sendiri ke pemerintah pusat untuk bagaimana bisa melanjutkan pekerjaan ruas Jalan Sentani- Depapre yang sempat mandek pasca adanya penyalahgunaan anggaran pembangunan jalan itu beberapa tahun yang lalu.

“Kasus korupsi pembangunan ruas Jalan Sentani-Depapre ini yang mengganjal kelanjutan pembangunan jalan itu.  Kalau itu belum selesai, jalan itu belum bisa dibangun,  dan provinsi tidak urus itu,” kata Mathius Awoitauw di Kantor Bupati Jayapura, Kamis (4/11), kemarin.

Karena itu, pihaknya juga saat ini bekerja keras dan berusaha sendiri untuk bagaimana jalan itu bisa dilanjutkan pekerjaannya.  Bahkan Matius juga sudah sempat menyurat ke KPK sebanyak 2 kali untuk mempertanyakan status hukum dan kejelasan mengenai kelanjutan pekerjaan jalan itu.

“Saya sudah surat dua kali ke KPK di Jakarta supaya minta kejelasan  atau minta izin karena ini sudah ada tol laut dan sudah jalan,” ujarnya.

Menurut dia, berdasarkan jawaban dan penjelasan dari KPK,  status hukum terkait dengan kasus pekerjaan ruas jalan itu yang terpenting adalah keputusan pengadilan negeri bahwa perkara terkait masalah korupsinya sudah selesai atau sudah inkrah. ” Kalau itu sudah selesai, ambil dari pengadilan saja,  pegang itu. Karena kementerian PU PR mau lanjut kerjakan,  tapi dia masih menunggu ini,” ujarnya.

Karena itu, dalam waktu dekat dia akan kembali ke Jakarta untuk menemui langsung Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia melalui Dirjennya untuk menyampaikan status hukum penyelesaian perkara atas penyelewengan dana pekerjaan ruas jalan itu itu sebelumnya.

“Saya juga heran kenapa Depapre ini dibiarkan, tidak diurus,”katanya.(roy/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *