Merasa Tak Bersalah, Lakius Bersemangat Hadapi Proses Hukum

Mantan Bupati Yalimo Lakius Peyon saat dilakukan pemeriksaan di Mapolda Papua beberapa waktu lalu. (Elfira/Cepos)

JAYAPURA-Melalui kuasa hukumnya, mantan Bupati Yalimo, Lakius Peyon mengaku bersemangat menghadapi proses hukum atas dugaan kasus korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Kabupaten Yalimo tahun 2020 yang merugikan negara sebesar Rp 1 miliar.
Sebelumnya, penyidik Subdit Tipidkor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua menetapkan mantan Bupati Yalimo periode tahun 2016 – 2020 sebagai tersangka, setelah penyidik Polda Papua melakukan pemeriksaipan secara intens di Mapolda Papua. Lakius resmi ditahan di ruang tahanan Mapolda Papua sejak 25 Oktober.
“Beliau sehat dan sangat bersemangat untuk menghadapi proses hukum. Beliau juga sudah mengatakan kepada tim hukumnya ataupun keluargnya bahwa beliau (Lakius-red) tidak makan uang negara atau mencuri uang negara, melainkan diproses hukum karena persoalan politik dan ia akan menghadapi itu,” tegas tim penasehat hukum Lakius, Iwan Kurniawan, kemarin (2/11).
Dijelaskan Iwan, kondisi kliennya dalam keadaan baik di ruang tahanan Mapolda Papua dan sedang memantau rencana pelaksanaan Pemilukada yang akan dilaksanakan di Kabupaten Yalimo. “KPU Yalimo telah menetapkan tanggal Pemilukada pada 6 Januari 2022, dan klien kami sendiri telah diberitahukan oleh KPU untuk mendaftarkan diri. Tapi ia menolak untuk melakukan pendaftaran ulang karena itu bertentangan dengan putusan MK,” jelas Iwan.
Iwan menjelaskan kondisi kliennya, proses hukum yang sedang dijalani Lakius menjadi konsen utama mantan Bupati Yalimo itu untuk menyelesaikan persoalannya. “Dia (Lakius-red), akan hadapi dan akan selesaikan persoalan hukum ini. Beliau meyakini bahwa dalam proses hukum ini ia tidak bersalah. Ia meyakini bahwa proses hukum ini berkaitan dengan proses Pemilukada yang akan dilaksanakan di Kabupaten Yalimo,” tuturnya.
Sementara itu, tim kuasa hukum juga sudah mengajukan penangguhan penahanan pada Senin (25/10). Pengalihan jenis penahanan itu diajukan sehari setelah Lakius ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Papua. “Hingga hari ini kami belum mendapatkan pemberitahuan atau informasi dari Polda apakah penangguhan penahanan tersebut dikabulkan atau tidak,” kata Iwan.
Terkait praperadilan, Iwan menyebutkan tim yang dibentuk mantan bupati baik itu tim yang ada di Jayapura maupun yang ada di Jakarta sedang berdiskusi merampungkan bahan-bahan yang diperlukan jikalau praperadilan jadi diajukan.
“Kami terus berkoordinasi dengan Lakius, karena praperadilan ini murni keinginan beliau (Lakius-red) tapi kita memastikan bahan bahan untuk materi praperadilan,” tutupnya.
Secara terpisah, ketua Tim Koalisi Yalimo Menang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo tahun 2020 Nomor Urut 2, Lakius Peyon dan Nahum Mabel (LA-HUM), Alexander Walilo, meminta Polda Papua untuk mematuhi Telegram Kapolri mengenai Pemilu. Di mana telegram tersebut berisi tentang perintah kepada para Kapolda dan anggota Polri untuk menunda proses hukum para calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2020.
Alexander Walilo menjelaskan, surat Telegram Kapolri Nomor : ST/2544/VIII/RES.1.24./2020, Tanggal : 31-8-2020 Proses Lidik/Sidik terhadap Bakal Calon/calon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati /atau Wali kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 yang diduga melakukan tindak pidana agar ditunda dan tidak ada lagi upaya pemanggilan dan upaya hukum lain yang mengarah ke persepsi mendukung salah satu bakal calon.

“Surat tersebut merupakan wujud dan komitmen Kapolri menegakkan netralitas dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Oleh sebab itu kami tim koalisi Yalimo menang meminta Kapolda Papua segera memberhentikan kriminalisasi dan intimidasi terhadap calon Bupati Yalimo Lakius Peyon dan harus dibebaskan tanpa syarat,” tegas Alexander Walilo.

Lanjut Alexander, jika Polda Papua menyatakan penahanan dan penetapan status tersangka terhadap Lakius Peyon dengan alasan pidana korupsi, mengaku pihak-pihak yang diduga sebagai pelaku utama yang mengatur dan membayar uang Rp 1 miliar kepada kelompok masyarakat tidak ditetapkan sebagai tersangka.

Dirinya juga mempertanyakan penegakan hukum terhadap kelompok masyarakat yang menghancurkan aset negara dan berbagai fasilitas masyarakat di Elelim.

“Tetapi Polda Papua justru melakukan penegakan hukum terhadap orang yang tidak bersalah dan biarkan mereka yang bersalah. Untuk itu, kami dari Tim Koalisis Yalimo Menang terdiri dari 10 partai politik, mayoritas DPRD Yalimo dan seluruh pendukung LA-HUM, berharap Polda Papua mematuhi Telegram Kapolri mengenai Pemilu dan segera bebaskan Lakius Peyon tanpa syarat,” tutupnya.(fia/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *