Revisi Perda RTRW Kota Jayapura, Cegah Pengerusakan Lingkungan

Presentasi Fakta dan Analisis perihal Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jayapura 2013 – 2023, di Kantor Wali Kota Jayapura, Senin (1/11) kemarin.(Gratianus silas/cepos)

JAYAPURA– Pemerintah Kota Jayapura, secara khusus Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), melakukan Presentasi Fakta dan Analisis, di Kantor Wali Kota Jayapura, Senin (1/11) kemarin. Ini dilakukan dalam upaya Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jayapura 2013 – 2023.

Sekda Kota Jayapura, Dr. Frans Pekey, yang membuka kegiatan tersebut mengatakan bahwa RTRW menjadi dasar, rujukan, maupun pedoman bagi aktivitas pembangunan, aktivitas sosial kemasyarakatan di suatu daerah, termasuk di Kota Jayapura.

“Kita memiliki Perda tentang RTRW, namun kita melakukan revisi untuk periode 2013 – 2033. Dengan kata lain, untuk 20 tahun ke depan,” jelas Sekda Kota Jayapura, Dr. Frans Pekey kepada Cenderawasih Pos, Senin (1/11) kemarin.

Dengan menggandeng konsultan dari Institut Teknologi Bandung (ITB), di bawah pimpinan Dr. Ninik, paparan presentasi tentang data dan hasil analisis dari survey dilakukan.

“Kita harap, dengan adanya momentum untuk revisi perda RTRW ini, akan melakukan penyesuaian terhadap fakta di lapangan. Saya juga berikan catatan bahwa revisi itu bukan berarti merubah seluruhnya, tapi merubah dengan penyesuaian, dengan batasan-batasan tertentu,” terangnya.

“Dengan kata lain, tidak sebebas-bebasnya kita berikan ruang untuk masyarakat melakukan aktivitas di kawasan tertentu. Misalnya, di sepanjang jalan Hamadi – Holtekamp, itu kita bisa memberikan izin, tapi izin terbatas. Ini bertujuan agar tidak terjadi pengerusakan lingkungan yang memiliki dampak hingga di jangka waktu 5 – 30 tahun ke depan,” sambungnya.

Tim Leader Revisi Perda RTRW Kota Jayapura, Dr. Ninik Suhartini, menjelaskan bahwa presentasi yang dilakukan melingkupi aspek spasial, aspek ruangan, maupun aspek sektoral, yakni sektor yang mengembangkan wilayah, baik ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya, serta pula aspek regulasi karena pada akhirnya, RTRW berlandaskan pada regulasi untuk melakukan pengaturan perizinan.

“Tahap ini kita lakukan analisis, yang mana merupakan bagian ketiga dari proses kita, yaitu laporan pendahuluan, dan kemudian FGD Tematik yang melibatkan semua stakeholder berbagai elemen. Hasil dari situ berupa dukungan data sekunder dari para peserta, serta analisis primer yang kita lakukan di lapangan, survey, observasi, wawancara, dan sebagainya, yang mana kita presentasikan hari ini,” jelas Dr. Ninik Suhartini.

“Harapannya, kita bisa dapat masukan lagi untuk penyiapan rencana, mengingat dinamika Kota Jayapura yang sudah sangat pesat, di mana terjadi alih fungsi lahan yang sangat hebat, terutama di jalan Hamadi – Holtekamp, hingga di Koya. Itu yang jadi perhatian kami,” pungkasnya. (gr/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *