Panjat Pagar, Pater Selamatkan 6 Warga dari Kobaran Api

Potret anak-anak asli Papua di daerah pegunungan. (Elfira/Cepos)

*AM Kamal : Situasi Intan Jaya Mulai Kondusif, Ada 5.859 Jiwa yang Mengungsi di Beberapa Titik

JAYAPURA-Di tengah gejolak kontak senjata antara TNI-Polri dengan TPNPB di Intan Jaya, beredar video di media sosial berdurasi 2 menit 22 detik.

Dalam video tersebut, terlihat dua orang Pater atau Pastor berbaju putih sembari memegang salib bersama beberapa warga setempat berusaha menyelamatkan warga yang ada dalam kepungan api.

Video tersebut tentu mengenyuh setiap hati yang menontonnya. Upaya Pastor dan warga setempat yang berusaha menyelamatkan enam orang yang terkepung api.

Bahkan, terlihat salah seorang Pastor nekad memanjat pagar kayu dengan tinggi sekira 2 meter lalu menarik tangan enam orang yang diselamatkan. “Ini Pater keluar! Mari-mari, ini Pater,” terdengar jelas teriakan dalam vidio tersebut yang hendak memanggil warga untuk diselamatkan.

 “Kristus, Tuhan lindungilah saya. Situasi begini saya lagi mengemudi dan selamatkan umat, Tuhan, tolong selamatkan saya,” ucap seorang pria yang merekam vidio berdurasi 2 menit 22 detik itu.

Pastor Paroki St. Fransiskus Titigi, Dekenat Moni Puncak, Keuskupan Mimika,  Pater Yance Wadogoubii Yogi menjelaskan, saat itu Jumat (29/10), terjadi kontak senjata di sekitar bandara dan terjadi pembakaran yang dilakukan TPN-OPM.

Dalam pembakaran tersebut, terdapat 6 orang karyawan bandara dan bank Papua serta pedagang masih berada dalam rumah. Keenam orang tersebut mengamankan diri dalam WC.

“Tinggal 25 menit lagi mau hangus, kami mendapatkan telepon dari Nabire untuk menyelamatkan 6 orang tersebut. Para Pastor dan seorang anggota DPR Melianus Belau langsung menuju ke lokasi dan menyelamatkan mereka,” ungkap Pater Yance saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Minggu (31/10).

Usai diselamatkan dari kobaran api, keenam orang tersebut diamankan di Pastoran hingga, Sabtu (30/10) pagi diserahkan ke Polres setempat.

Adapun keenam orang tersebut merupakan  karyawan bank, karyawan bandara dan pedagang suami-isteri. “Kami naik pagar kayu setinggi dua meter dan kami kasi keluar orang-orang itu dari atas pagar. Kami tarik mereka dan bawa mereka ke sebelah,” jelas Pater Yance.

Dari kesaksian Pater Yance, mobil ambulance keliling, dibakar dan kios di ruang tunggu bandara juga terbakar dalam insiden tersebut.

Terkait konflik senjata yang masih terjadi di Intan Jaya, pihak gereja meminta agar pihak yang bertikai menyudahinya. Termasuk meminta anggota TNI yang membawa Sem Kobogau pada 5 Oktober lalu segera mengembalikan kepada keluaragnya.

“Kami gereja berkali kali meminta ke Polres Intan Jaya dengan cara kami. Namun permintaan kami soal keberadaan Sem Kobogau tidak ada jawaban dari pihak Polisi. Pihak gereja pun tidak bisa memastikan Sem ada di mana,” ucap Pater Yance.

Menurut Pater Yance, kontak senjata hingga menyebabkan seorang bayi meninggal dunia akibat kena tembakan dan warga mengungsi, pemicunya yaitu hilangnya Sem Kobogau.

“Peluru nyasar yang menyebabkan warga sipil meninggal dunia lantaran  OPM masuk di tengah masyarakat. Inilah yang membuat terkadang warga sipil meninggal dunia. Kita mau salahkan siapa,” kata Pater.

Terkait konflik senjata di Intan Jaya, pihak gereja menolak tegas kehadiran blok Wabu di daerah mereka. Sebab yang diharapkan masyarakat bukan blok Wabu, melainkan kesejahteraan serta masyarakat merasa aman di atas tanah mereka sendiri.

“Tidak boleh ada korban jiwa karena blok Wabu. Kami tidak butuh blok Wabu. Yang kami inginkan daerah kami aman dan kesejahteraan tetap jalan. Pemerintah daerah tidak pernah bangun daerah lalu rampas-rampas blok Wabu untuk apa,” sesal Pater Yance.

Pater berharap masyarakat sipil terutama anak-anak tidak menjadi korban dalam kontak senjata antara TNI-Polri dan  TPN-OPM. Korban sipil di Intan Jaya hanya karena blok Wabu.

Secara terpisah, Direktur LBH Papua, Emanuel Gobay menilai negara gagal melindungi hak-hak anak dalam situasi konflik bersenjata di Papua.

Untuk itu, LBH Papua mendesak Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) segera melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam situasi konflik bersenjata sesuai perintah Pasal 76 huruf a dan Pasal 59 ayat (1) serta Pasal 60 huruf a, UU Nomor 35 Tahun 2014 di Papua khususnya di Intan Jaya.

“Pada prinsipnya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Sebagaimana diatur pada Pasal 28I ayat (1), UUD 1945 junto Pasal 4, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,” jelas Emanuel Gobay.

Kata Emanuel, dalam kontak senjata antara TNI-Polri dan TPN-PB di Intan Jaya itu, ada 2 dua orang anak yang tertembak dan satu orang di antaranya meninggal dunia, sementara 1 lainnya masih hidup dan mendapatkan perawatan medis.

Dalam rangka melindungi hak-hak anak dalam situasi konflik bersenjata di Papua, LBH Papua menegaskan Presiden Republik Indonesia segera menjalankan perintah perlindungan anak dalam situasi konflik bersenjata di Papua. Sesuai Pasal 38 ayat (4), Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak  dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

“Gubernur Provinsi Papua Cq Ketua DPRP Cq Bupati Kabupaten Intan Jaya Cq Ketua DPRD Kabupaten Intan Jaya segera bentuk tim khusus untuk memenuhi hak atas keadilan bagi keluarga Nopelinus Sondegau (2) dan Yoakim Mazau (6). Serta memberikan perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi konflik bersenjata di Papua sesuai perintah UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” tambahnya.

Dirinya juga meminta Ketua KPAI RI untuk segera melakukan tugas pengawasan dan pelaporan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam situasi konflik bersenjata di Papua. Khususnya di Intan Jaya sesuai perintah Pasal 59 ayat (1) junto Pasal 60 huruf a dan Pasal 76 huruf a dan huruf g, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

“Ketua Komnas HAM RI segera lakukan tugas penyelidikan atas dugaan pelanggaran hak hidup Nopelinus Sondegau sesuai perintah pasal 89 ayat (3) huruf b, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM,” tutupnya.

Secara terpisah, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal menyampaikan situasi Kamtibmas di Kabupaten Intan Jaya Sabtu (30/10) berangsur kondusif pasca adanya gangguan keamanan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)

Dikatakan Kamal, masyarakat yang mengungsi di beberapa tempat yakni di Polsek Sugapa 160 jiwa, Koramil Sugapa 20 jiwa, Gereja ST Misael sebanyak 2.405 jiwa, Gereja Katholik Agapa ada 3.000 jiwa, Gereja GKII Anthokia ada 124 jiwa dan Gereja Katholik Baitapa sebanyak 150 jiwa.

“Total keseluruhan masyarakat yang mengunsi akibat gangguan Kamtibmas yang dilakukan oleh KKB berjumlah 5.859 jiwa,” kata Kamal.

Lanjut Kamal, personel gabungan TNI-Polri masih menduduki area Bandara Bilorai Kabupaten Intan Jaya guna melakukan pengamanan dan pembersihan. Hal ini dilakukan agar aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan normal kembali sehingga masyarakat dapat beraktivitas guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

“Hingga saat ini situasi di wilayah Sugapa masih aman kondusif dan tidak terdapat aksi gangguan keamanan dari KKB,” kata Kamal. (fia/bet/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *