Stop Menghasut,  Kasus Dana Bansos Yalimo Tidak Ada Unsur Politik! 

Irjen Pol. Mathius D. Fakhiri (Noel/Cepos)

JAYAPURA-Terkait proses hukum terhadap mantan Bupati Yalimo atas kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Kabupaten Yalimo tahun 2020, Kapolda Papua, Irjen Pol. Mathius D. Fakhiri meminta masyaraka untuk membedakan mana kasus politik dan mana kasus dugaan korupsi.
“Saya sudah banyak baca berita liar di media sosial segala macam. Polri tidak ujuk-ujuk melakukan penegakan hukum. Tentunya ada tahapan-tahapan sehingga hasil dari  pada apa yang diproses Polri itu sudah ditemukan ada unsur melawan hukum,” ungkap Kapolda Mathius Fakhiri usai mengikuti Rapat Koordinasi, Majelis Rakyat Papua, (MRP) di Hotel Horison Kotaraja,  Kamis, (28/10).
Dikatakan, sebelumnya atau tiga hari yang lalu, penyidik Polda Papua telah memanggil mantan Bupati Yalimo untuk diperiksa sebagai tersangka dan kemudian di lakukan penahanan.
Dirinya menegaskan bahwa proses hukum hingga penetapan dan penahanan mantan Bupati Yalimo tidak ada kaitan apapun dengan politik di Kabupaten Yalimo. Untuk itu, Kapolda meminta masyarakat untuk tidak menghasut. Karena dirinya bertugas menegakan hukum.
“Saya sebagai Kapolda Papua memiliki  tugas menegakkan hukum. Saya tidak mau masuk ke ranah politik dan apapun itu salah kita proses,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Kapolda meminta semua pihak untuk menghormati hukum. “Mantan BupatiYalimo salah, kita lakukan itu. Saya tidak membuka ruang ke hal-hal yang lain dan saya berharap sesuai hukum kita sama-sama menghormati hal ini,” ucapnya.
Bahkan ia menegaskan jangan ada yang  menghasut jika terkait keputusan itu. Apabila ada pihak yang protes, Kapolda mempersilakan menempuh jalur hukum yang sesuai prosedur.
“Kalau ada yang merasa Polri tidak benar, ada wadahnya. Silakan ke pengadilan untuk melakukan langkah-langkah hukum lain dan itu lebih elegan,”ujarnya.
Ia  berharap agar kaum intelektual tidak menyebar isu tidak benar yang nantinya merugikan banyak orang dan juga roda pemerintahan di kabupaten Yalimo akibat konflik.
“Dari pada kita mengasut dan mengajak orang  untuk dibenturkan, itu tidak baik dalam mengajar demokrasi di tanah Papua. Saya minta kita stop dengan kekerasan-kekersan berdalil  antara saudara dan saudara,” pintanya.
Ia juga menjelaskan bahwa persoalan Yalimo bukan masalah suku tetapi persolan antara satu keluargga. “Yalimo ini bukan suku, tapi ini antara paman dan anak. Tidak ada suku di situ. Proses hukum sedang berjalan dan saya tetap akan tegakan hukum karena telah ditemukan melanggar hukum. Jadi kami proses sesuai hukum, itu tegas,” tutupnya.
Sementara itu, mantan Wakil Bupati Yalimo, Erdi Dabi mengimbau masyarakat di lima distrik di Kabupaten Yalimo untuk tidak terprovokasi. Dirinya meminta masyarakat tetap tenang dan menahan diri.
Erdi Dabi berharap masyarakat di lima distrik baik kandidat yang berpihak pada paslon 01 maupun 02 dapat memilah  persoalan ini. “Jangan kita kaitkan persoalan ini, dengan situasi politik. Karena situasi politik berbeda dengan kasus korupsi,” tutupnya.
Senada dengan itu, anggota DPRD Yalimo Tianus Loho juga meminta seluruh masyarakat dari lima distrik untuk tetap tenang.
“Siapa pun jangan mengatasnamakan lembaga, tolong hentikan! Kami dipercayakan oleh masyarakat, oleh sebab itu kami (DPRD)  tidak berpihak pada siapapun itu, namun berpihak pada masyarakat,” tegasnya. (oel/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *