Diperiksa Empat Jam, Ketua KPA Papua Resmi Ditahan

Ketua KPA Provinsi Papua, YM usai menjalani pemeriksaan di kantor Kejati Papua, Kamis (28/10). (Kejati for Cepos)

* YP: Purtier Sudah Berikan Dampak Bagi  Penderita ODHA di Papua 

JAYAPURA-Ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinis Papua, YM, resmi ditahan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan obat di KPA Papua yang merugikan negara sebesar Rp 7 miliar.
Pemeriksaan terhadap YM dilakukan sejak pukul 12:00 WIT hingga pukul 16:00 WIT. Awalnya YM diperiksa sebagai saksi hingga akhirnya dinyatakan sebagai tersangka oleh penyidik Kejati Papua.
“Usai ditetapkan sebagai tersangka, YM langsung dilakukan penahanan di Mako Brimob Polda Papua terhitung Kamis (28/10),” ungkap Asintel Kejaksaan Tinggi Papua Ahmad Mudor saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (28/10).
Dijelaskan Ahmad, pemeriksaan tersangka hingga timbul keyakinan secara konstruksi hukum terpenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana yang disangkakan kepada YM yakni Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi.
“Keyakinan itu bermula dari pemeriksaan saksi-saksi, sekitar 12 orang saksi yang kita periksa dalam kasus ini. Ada juga saksi dari ahli, Balai POM dan yang terakhir keterangan tersangka sendiri,” terangnya.
Lanjutnya, kerugian negara dalam perkara ini dugaan sekira Rp 7 miliar dari alokasi anggaran Rp 20 miliar dana hibah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua tahun anggaran 2019.
“Saat pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Papua, ada sekira 20 orang yang mendampingi YM. Kondisi YM sehat dan tidak ada keluhan apa apa saat digeser dari Kejaksaan ke Mako Brimob,” beber Ahmad.
Dikatakan Ahmad, ini merupakan pemanggilan kedua terhadap YM hingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi pengadaan obat di KPA yang merugikan negara sebesar Rp 7 miliar.
Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Papua melakukan penyidikan terhadap dugaan kasus korupsi pengadaan obat di KPA Papua. Nilai kerugian negara atas kasus tersebut diperkirakan mencapai Rp 7 miliar.
Dugaan kasus korupsi di KPA Papua dengan pengadaan obat yang tidak ada izin edarnya. Pembelian tanpa prosedur lelang, dimana ini membahayakan kesehatan orang. Kasus ini terjadi pada tahun anggaran 2019.
Secara terpisah, ketua KPA Provinsi Papua, YM menyampaikan, meski dirinya ditetapkan sebagai tersangka namun pemberian obat kutil plasenta memberikan manfaat bagi masyarakat Papua dalam peningkatan suplemen tubuhnya untuk melawan penyakit menular HIV-AIDS.
Mengenai proses hukum yang dijalaninya, YM menyebutkan tahapan pemeriksaan dan pemanggilan dirinya ini sejak pertengahan tahun 2019 terkait dengan adanya laporan dugaan penyalahgunaan dana Rp 20 miliar dari APBD. YM mengaku pernah hadir memberikan keterangan sebagai saksi.
“Ada Rp 5 miliar ditemukan sebagai kerugian negara di KPA. Ada 5 orang dipanggil sebagai saksi memberikan keterangan sebanyak dua kali. Sementara waktu kami dilantik akhir 2018, Gubernur Papua meminta selamatkan yang tersisa dari yang tersisa,” tuturnya.
Dirinya mengklaim bahwa saat dirinya dilantik, pihaknya melihat tidak ada perkembangan penyumbuhan ODHA. “Untuk itu, Gubernur Lukas Enembe, perintah saya harus cari jalan apapun untuk selamatkan yang sisa ini. Maka sesuai dengan instruksi gubernur itu kami mencari jalan. Dari hasil evaluasi diberikan obat ARV untuk menahan laju virus, tapi untuk peningkatan daya tahan tubuh tidak bisa. Maka kita cari jalan dengan Purtier Plasenta dan disitu ada manfaat,” tuturnya.
“Proses pembayaran tidak pakai pihak ketiga dan mereka (penjual Purtier Plasenta) punya SOP. Jadi kita kirim uang ke bank dan mereka kirim. Hasilnya luar biasa, ada perubahan pasien. Banyak saudara-saudara kita ODHA yang dibantu,” sambungnya.
YM bahkan mengklaim bahwa tidak ada virus dalam tubuh pasien usai diperiksa. “Jadi kita lihat manfaat kemanusianya dan banyak yang sudah sehat,” akunya. (fia/oel/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *