Banyak Sekolah YPPK di Pedalaman Tidak Operasional 

MERAUKE-Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK) Merauke mengakui banyak sekolah yang berada di pedalaman maupun pinggiran kota  yang notabene merupakan sekolah YPPK yang mengalami persoalan, diantaranya tidak operasional karena guru  yang tidak ada.  Ini karena sebagian dari tenaga guru  yang ada di YPPK Merauke merupakan ASN.

   “Yayasan tidak terlalu mengenal guru, sehingga kami dari yayasan menyerahkan kepada  mereka (Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke),’’ kata Ketua YPPK Merauke Pastor  Agustinus Kia Wolomasi, Pr, saat ditemui Cenderawasih Pos, di ruang kerjanya, Kamis (28/10).

   Hal ini disampaikan Pastor Agustinus terkait dengan tidak operasionalnya SD YPPK Wambi di Kampung Wambi, Distrik Okaba.  Pastor Agustinus menjelaskan bahwa  sekolah yayasan di Merauke khususnya YPPK sekarang ini tidak murni berdiri tapi disubsidi oleh pemerintah baik dana maupun tenaga.

    “Kalau sekolah YPPK yang ada di dalam kota, kita masih bisa tangani. Dan beberapa pusat distrik masih kita tangani. Tapi, beberapa sekolah yang ada di pinggiran  Kali Bian, kami percayakan kepada dinas,” katanya.

    Menurutnya, beberapa waktu lalu pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke sehubungan dengan sekolah-sekolah yang  tidak operasional di lapangan tersebut. “Kemarin, saya baru dengar dari Pak Domin (Dominikus Ulukyanan, Wakil ketua II DPRD Merauke,red). Dan saya minta ke beliau supaya koordinasi dengan pihak Dinas,” terangnya.

   Pastor Agustinus menjelaskan bahwa sebagian besar sekolah penempatan kepala sekolah di YPPK yang ada di pedalaman dilakukan oleh  pemerintah. “Karena saya punya  prinsip  apa yang dilakukan pemerintah itulah  yang terbaik,” terangnya.

   Pastor Agustinus menjelaskan bahwa  dirinya belum bisa sampai ke sekolah tersebut. Selain karena masalah kesehatan, juga karena daerah tersebut  cukup jauh dengan biaya yang tidak sedikit. Namun demikian, Pastor Agustinus  mengakui bahwa bukan hanya SD YPPK Wambi yang  tidak operasional,  namun banyak sekolah dasar lainnya yang  sampai saat ini tidak operasional namun belum ada  penanganan dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.

   Soal ijazah lulus di SD YPPK Wambi yang tak kunjung  ditandatangani oleh kepala sekolah sampai meninggal dunia, Agustinus  menjelaskan bahwa untuk tandatangan  ijazah  tersebut menjadi tanggung jawab Kepala  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke. “Karena kepala sekolah defenitif  sudah tidak ada, maka otomatis menjadi tanggung jawab kepala dinas pendidikan untuk menandatanganinya,” pungkasnya. (ulo/tri)