APBD Perubahan Puncak Jaya TA 2021 Ditetapkan

Bupati Puncak Jaya, Dr. Yuni Wonda, S.Sos, S.IP, MM, didampingi Sekda Tumiran, S.Sos, M.AP., saat menerima hasil sidang paripurna dari ketua DPRD Puncak Jaya, Zakaria Telenggen pada penutupan sidang paripurna Penetapan & Penutupan Ranperda APBD-Perubahan berikut Ranperda Non-APBD Tahun 2021 Kabupaten Puncak Jaya, Rabu (27/10). (Humas Puncak Jaya)

 

Bupati Puncak Jaya, Dr. Yuni Wonda, S.Sos, S.IP, MM., foto bersama dengan Forkopimda Puncak Jaya dan pejabat lainnya usai penutupan sidang paripurna. (Humas Puncak Jaya)

 

*Bupati Yuni Wonda Bangga, Ungkap PON XX Papua Sukses Ada Kontribusi Daerah

MULIA- Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2021 sah menjadi Peraturan Daerah setelah disetujui dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Puncak Jaya yang membahas Ranperda APBD-Perubahan berikut Ranperda Non-APBD Tahun 2021 Kabupaten Puncak Jaya, Rabu (27/10).
Hadir dalam sidang paripurna tersebut, Bupati Puncak Jaya, Dr. Yuni Wonda, S.Sos., SIP., MM., Kapolres Kompol Ridwan, SH., MH, Dandim 1714/PJ, Letkol Inf. Rofi Irwansyah, S.IP, M.Si, Sekretaris Daerah Tumiran, S.Sos, M.AP, pejabat eselon II dan III, instansi vertikal, pimpinan denominasi gereja dan masjid serta pimpinan Ormas di Kabupaten Puncak Jaya.
Dalam pembukaan rapat, Sekretaris DPRD Daud Wendamili, SH, M.KP membacakan daftar hadir anggota DPRD Puncak Jaya sebanyak 26 orang hadir dari jumlah seharusnya 30 orang. Jumlah tersebut sah dan memenuhi kuorum dan Rapat dilanjutkan.
Dalam pidatonya, Bupati Puncak Jaya, Dr.Yuni Wonda, S.Sos., SIP., MM., menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan dalam penetapan APBD Perubahan Tahun 2021, “Sesuai penyampaian pimpinan sidang 28 September lalu, penetapan APBD-P dilakukan satu minggu setelah rapat paripurna, namun terjadi keterlambatan,” ungkap Bupati Yuni Wonda.
“Keterlambatan ini disebabkan adanya agenda besar di tanah Papua yaitu PON XX Tahun 2021 yang dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Oktober 2021 dan ditutup oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 15 oktober 2021,” sambungnya.
Meski tidak menjadi tuan rumah dalam pagelaran PON baik secara langsung maupun menyediakan venue cabor, Bupati Yuni Wonda mengakui kabupaten/kota berkontribusi penuh secara tidak langsung dalam penyelenggaraan PON sangat signifikan.
Bupati mengungkapkan di hadapan sidang terhormat, hampir 2 tahun APBD Puncak Jaya khususnya dana Otsus ikut diserap dalam PON XX Papua. “Pemangkasan dana Otsus sebesar Rp 64.622.624.148,52 dari total anggaran Rp 128.559.753.000. Setelah melakukan konsultasi dan koordinasi pada tim evaluasi Provinsi Papua,” bebernya.
Secara spesifik, Bupati Yuni Wonda mengungkapkan bahwa tidak ada penambahan pasal pembiayaan baru. “Untuk APBD-P kali ini, kami tidak ada penambahan pagu baru atau sumber penerimaan yang baru, semua sesuai dengan yang kita ajukan. Meskipun penetapan ini agak lambat semua dapat berjalan dengan lancar,” tandasnya.
Dalam pidatonya, Bupati Yuni Wonda juga sedikit mengutarakan aspek penerimaan yang sedikit mengalami penurunan “Anggaran pendapatan yang semula Rp 1.286.489.925.385,00 menjadi sebesar Rp 1.263.186.068.385,00 atau berkurang sebesar Rp 23.303.857.000,00 atau turun sebesar 1,81%,” ucapnya.
Lebih lanjut dalam sidang paripurna DPRD tersebut, Bupati Yuni Wonda memaparkan target PAD tidak mengalami perubahan dari target awal yaitu masih tetap sebesar Rp 40.842.161.852,00.
“Dana Perimbangan semula dianggarkan Rp 1.241.234.663.533,00. Target ini mengalami penurunan sebesar Rp 23.303.857.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 1,88%. Belanja daerah dalam RAPBD Kabupaten Puncak Jaya tahun anggaran 2021 yang semula dianggarkan sebesar Rp 1.344.161.056.406,00 mengalami penurunan sebesar Rp 23.303.857.000,00 atau turun sebesar 1,56%,” paparnya.
“Adapun proyeksi pembiayaan daerah, ditambahkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 59.671.131.021,00 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 merupakan penyertaan modal pada Bank Papua,” tutupnya.
Usai pembacaan hasil sidang dari eksekutif, Ketua DPRD Zakaria Telenggen kemudian meminta tanggapan seluruh anggota DPRD yang hadir dan spontan dijawab dengan satu suara kata setuju, yang berarti Nota Keuangan Bupati diterima.
Untuk itu, rapat dilanjutkan dengan penetapan sekaligus penutupan ditandai ketuk palu Ketua DPRD.
Dalam pidato nota keuangannya pada penutupan sidang, Bupati Yuni Wonda kembali menyampaikan penghargaan serta terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD, yang telah bekerja keras dan dapat merampungkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yang telah ditetapkan.
Selain itu Bupati Yuni Wonda juga mengungkapkan rasa syukurnya atas pencapaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari BPK RI yakni Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. “Kendati banyak tantangan dan persoalan yang dihadapi daerah. Namun secara bertahap diawal pemerintahan kita bisa dapat opini WDP, dan kemudian untuk ketiga kalinya kita telah memperoleh WTP saat ini. Ini bukan hasil satu orang atau instansi saja tetapi peran serta kita semua baik TNI-Polri, DPRD, Toga, Tokoh pemuda dan masyarakat dan semua elemen,” tegasnya.
Bupati menambahkan bahwa pada hari Jumat ini akan dilaksanakan peletakan batu pertama pembangunan Klasis Yabuni di Distrik Yamo. Bupati berharap kehadiran anggota DPRD dan para undangan untuk ikut serta turun distrik sekaligus melihat hasil pembangunan di sana.
Di akhir pidatonya, Bupati Yuni Wonda berharap semua pejabat eselon dan kepala distrik di sela kesibukannya dapat menjadi agen pemersatu untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat, untuk mencegah hal-hal yang berpotensi merusak kedamaian yang sudah terjaga di Puncak Jaya.
Selain itu, Bupati Yuni Wonda mengapresiasi Kapolres dan Dandim 1714/PJ, Satgas dari berbagai kesatuan serta para tokoh agama yang ikut bersinergi menjaga Puncak Jaya aman dan damai. (Humas/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *