Jika Tak Serius Maka Tahun Depan Baru Ada Wagub

Dr Melyana Pugu. ((Gamel Cepos))

JAYAPURA – Agenda akbar PON kini sudah selesai, semua aktifitas warga maupun pemerintah sudah harus focus menjalankan tugas – tugas pokoknya. Sebelum PON sendiri  persoalan terkait kursi wakil gubernur ini sempat menghangat. Banyak pihak ingin bicara dan mendorong calonnya. Manuver manuver politik juga dilakukan. Hanya saja belakangan ini isu soal kursi wagub berlahan redup. Salah satu akademisi Uncen, Dr Meylana Pugu mencatat bahwa sebaiknya  proses pemilihan wagub ini segera dirampungkan. Ada banyak hal yang akan membantu jika posisi wagub telah terisi.

“Yang jelas partai koalisi yang berhak menentukan siapa calon yang diajukan. Nah dua nama ini nantinya diparipurnakan oleh DPR Papua kemudian ditentukan  dan diserahkan ke Menteri Dalam Negeri. Memang harus diusulkan sebab masa jabatan pa Klemen lebih dari 18 bulan,” ujar Melyana Pugu di Jayapura, Rabu (27/10). Namun jika partai koalisi masih lambat dengan berbagai kepentingan di dalamnya, ia menduga jika nama wagub Papua sendiri baru akan muncul di tahun 2022. Pasalnya untuk November ini atau waktu yang tersisa 2 bulan dan bulan ini kemungkinan pimpinan partai yang menjadi anggota DPR masih akan melakukan pembahasan APBD perubahan.

Kemudian di Bulan Desember semua akan focus pada agenda natal dan menjadi kebiasaan anggota DPR di bulan Desember lebih banyak memilih tidak ngantor.  “Masih sangat memungkinan bahwa akan terjadi kuat kuatan atau tak ada partai yang mau mengalah tapi ini kembali ke fungsi partai politik itu seperti apa. Parpol itu satu tugasnya adalah mengatasi  konflik social di tengah masyarakat dan ketika mereka bisa mengatasi konflik social maka seharusnya konflik antar partai ini tidak terjadi sebab mereka sebagai jembatan yang menjawab aspirasi masyarakat,” bebernya.

Dosen di Fakultas Fisip Uncen ini menilai tidak perlu ada ego untuk tetap ngotot mengajukan calonnya sebab sosok tersebut yang penting berkompeten dan memiliki kualitas. “Toh ini untuk masyarakat juga, jadi ego sementara dipinggirkan,” tambahnya. Diakui partai politik memang memiliki hak penuh karenanya disarankan secepatnya mengusulkan nama ke mendagri sebab dampak dari kekorongan ini adalah terganggunya pelayanan public. Pelayanan  tidak maksimal sebab ada fungsi – fungsi yang juga dimainkan oleh wakil gubernur untuk membantu gubernur itu belum berjalan. “Sebaiknya segera diputuskan,” tutup Melyana. (ade)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *