Kakanwil Kemenag Papua Kukuhkan Pengurus APRI Provinsi Papua

Kakanwil Kemenag Provinsi Papua, Pdt. Amsal Yowei, mengukuhkan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Provinsi Papua Periode 2020 - 2024, bertempat di Hotel Horison Jayapura, Senin (25/10) kemarin. (foto: HUMAS KEMENAG)

JAYAPURA- Kakanwil Kemenag Provinsi Papua, Pdt. Amsal Yowei, SE., M.Pd.K, didampingi Kepala Bidang Haji dan Bimas Islam, H. Musa Narwawan, S.Ag, MM., membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan Kepenghuluan sekaligus mengukuhkan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Provinsi Papua Periode 2020 – 2024 di Aula Hotel Horison Jayapura, Senin (25/10) kemarin.

Dalam sambutannya, Kakanwil menyampaikan kepada ASN yang menjalankan tugas di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk tidak melakukan pungutan atau meminta imbalan.dalam melaksanakan pelayanan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Jangan sekali-kali memberikan pelayanan ke masyarakat yang ujung-ujungnya meminta imbalan, jangan ada praktek yang bisa membuka ruang yang di luar prosedur yang berlaku. Jika ada laporan dan temuan seperti ini, oknum  Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi dan bahkan pemberhentian dari jabatannya,” tegas Kakanwil.

Kakanwil menekankan urusan apapun di Kantor Urusan Agama (KUA) tidak boleh melakukan pungutan di luar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, adanya wadah Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Provinsi Papua yang baru saja dikukuhkan, Kakanwil Pdt. Amsal Yowei mengatakan bahwa  APRI mengemban tugas berat, sehingga dibutuhkan keikhlasan dalam menjalankan tugas sehingga tidak terasa berat.

Pdt. Amsal Yowei mengharapkan APRI dapat bersinergi dapat menjadikan organisasi tersebut untuk meningkatkan kualitas para penghulu dan kualitas manajemen penghulu sehingga kesejahteraan, kompetensi, dan sosial para penghulu dapat meningkat.

Permasalahan dalam masyarakat yang semakin kompleks diharapkan penghulu mempunyai wawasan yang luas dan dapat melihat realita serta harapan dalam berbagai perspektif, sehingga menimbulkan harmonisasi, melahirkan pemahaman inklusif, tidak eksklusif, saling memahami, dan semakin bijak dalam menyikapi perbedaan yang ada.

Masyarakat yang semakin dinamis diharapkan pelayanan dapat menyesuaikan sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara birokrasi dan masyarakat. Kakanwil berharap, penghulu dapat meningkatkan kemampuan dalam melayani masyarakat yang dinamis, agar dapat diterima oleh segala kalangan masyarakat.

Hal ini selaras dengan penyampaian  Ketua APRI, H. Naufal, SH.I,  bahwa dengan keterbatasan rasio jumlah KUA, para penghulu  tetap dituntut professional dalam melaksanakan tugas dengan terus menambah pemahaman keilmuan tentang perkawinan. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Kepenghuluan diikuti 30 orang peserta berasal dari  Kepala KUA se Papua dan para pelaksana di Kanwil Kemenag Papua. (humas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *