Dr Ribka: NPHD Terlambat Karena Dampak Kerusuhan

Ribka Haluk ( FOTO: Yohana/Cepos)

JAYAPURA– Pj Bupati Yalimo, Dr. Ribka Haluk, mengungkapkan bahwa dalam persiapan PSU di Yalimo, pihaknya telah menandatangani NPHD pada 12 Oktober lalu. Kata Haluk, pihaknya hanya menyiapkan dana untuk pelaksanaannya saja. Sedangkan teknis pelaksanaannya dijawab KPU.

  “Ini terjadi keterlambatan karena pasca putusan MK, terjadi kerusuhan, kebakaran infrastruktur dan sebagainya, sehingga banyak penduduk yang mengungsi. Situasi keamanan masih sangat tegang, sehingga tidak semudah itu mengambil alih pelaksanaan,” ungkap Dr. Ribka Haluk, Jumat (22/10) pekan  kemarin.

   Terlebih, sebagian besar kantor pemerintahan sudah ludes terbakar, hanya tersisa 5 kantor, di antaranya kantor bupati, dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan dinas sosial, sehingga tidak efektif menjalankan PSU, apalagi kantor KPU dan Bawaslu, Kantor DPRD, semuanya sudah terbakar, sehingga faktor ini mempengaruhi keterlambatan.

   “Selain itu, sekarang kita sudah (menerapkan) SIPD, sehingga tidak mudah geser anggaran. Seperti halnya pelaksanaan PSU pertama dan kedua ini tidak pernah direncanakan. Yang ada adalah pelaksanaannya di 2020. Tiba-tiba muncul PSU satu dan dua yang butuh biaya. Sehingga memnag butuh waktu untuk proses dan mekanismenya. Tidak mudah bagi kita menyiapkan dana untuk pelaksanaan PSU,” terangnya.

   “Baru 1 bulan saya menjabat, saya sudah dorong untuk LKPJ Bupati 2020, kemudian kita masuk dengan perubahan anggaran. Kemudian bagaimana caranya kita berkoordinasi dengan Mendagri untuk geser dana dari SIPD,” jelasnya.

   Haluk bersyukur sejauh ini semuanya dapat berjalan dengan baik, hingga pelaksanaan penandatanganan NPHD pada 12 Oktober lalu. “Ini tinggal kami Pemda geser uang ke masing-masing rekening sesuai dengan perencanaan yang diajukan KPU, Bawaslu, keamanan dalam hal ini TNI/Polri,” pungkasnya. (gr/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *