67.720 Jiwa Masuk Kategori Kemiskinan Ekstrem

Wabup Marthin Yogobi,SH. M.Hum(Denny/ Cepos)

WAMENA-Pemda Jayawijaya mulai menyinkronkan data dari beberapa OPD seperti Dinas Pemberdayaan Kampung (DPMK), Dinas Sosial, Bappeda, dan Badan Pusat Statistik untuk mulai melakukan penanganan terhadap Kemiskinan Ekstrem pada 5 distrik di Kabupaten Jayawijaya yang menjadi Lokus Permasalahan.

  Wakil Bupati Jayawijaya yang juga sebagai Ketua Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem  Marthin Yogobi,SH. M.Hum menyatakan pihaknya telah melakukan rapat dan melakukan lokus di 5 Distrik yang menjadi sasaran. Namun dalam 5 distrik itu,  pihaknya mengambil 5 kampung yang akan menjadi sasaran dalam melakukan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

  “Jumlah keseluruhan kampung yang menjadi lokus penanganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Jayawijaya ada 25 kampung dari 5 distrik, kami sengaja memilih beberapa lokasi ini  karena dari data yang ada karena masih ada masyarakat yang dikategorikan masyarakat miskin ekstrem itu,”ungkapnya usai memimpin rapat koordinasi, Senin (25/10).

  Ia menyatakan Kabupaten Jayawijaya sendiri berdasarkan data BPS ada di angka 30, 84 persen dari penduduk Jayawijaya yang masuk kategori miskin,  sehingga kalau di bawah ke angka sekitar 67.720 jiwa yang masuk dalam Kemiskinan Ekstrem.  Oleh karena itu sesuai dengan arahan wakil Presiden RI dalam 2 bulan ini perlu dilakukan penanganan segera.

  “Kami dari Tim Kabupaten Jayawijaya melakukan penyesuaian data antara DPMK, Dinas Sosial, Bapeda, Dukcapil , dan Badan Statistik  untuk memastikan nama dari warga itu tercatat di kampung itu dan terakhir akan dilakukan pengecekan di Dukcapil, jika orang tersebut mempunyai NIK atau namanya sesuai KTP agar bantuan yang diberikan tidak salah sasaran,”kata Marthin Yogobi.

  Dalam jangka waktu dua bulan ini, lanjut Marthin Yogobi, dalam penanganan Kemiskinan Ekstim ini pemerintah tidak arahkan kepada program dan kegiatan, tetapi lebih kepada bantuan sosial untuk dua bulan. Dari hasil ini akan dilaporkan kepada pimpinan daerah baru mengambil langkah -langkah.

  “Mungkin selama ini bantuan dari pemerintah pusat ini sudah jalan seperti PKH, BLT, melalui kantor Pos, sehingga data ini sebenarnya sudah dikeroyok, tidak hanya bagian 1 OPD tetapi menjadi tanggungjawab semua lini,”bebernya.

   Ia juga mengakui jika mungkin selama ini sering ada asumsi dengan memberikan bantuan itu berarti angka kemiskinan akan turun, namun sesungguhnya kreteria untuk menentukan satu wilayah atau satu distrik masuk kategori miskin ekstrim itu ada beberapa aspek dasar seperti ketersediaan air bersih, pendidikan , Kesehatan ini yang menjadi program dalam menurunkan angka kemiskinan. (jo/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *