Masalah Sosial Daerah Masuk Pembahasan APBD Perubahan

Nehemia Elopere (Gamel/Cepos)

YAHUKIMO-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Yahukimo, Nehemia Elopere menyampaikan bahwa insiden 3 Oktober akan menjadi satu materi yang ikut dibahas dalam sidang APBD perubahan. Sidang yang dimulai hari ini (Senin,25/10) tersebut akan merumuskan satu kesepakatan yang paling tidak bisa mengeliminir dampak dari gejolak social di tengah masyarakat.

  Selain itu dengan waktu bekerja yang tersisa sekitar 2 bulan lagi, kata Nehemia seluruh perangkat OPD diminta untuk segera menyesuaikan  ritme kerja sebelum tutup tahun. Diakui untuk pembahasan APB perubahan ini sedikit terlambat karena situasi yang belum memungkinkan mulai dari konflik social hingga terjadinya recofusing anggaran. DPRD sendiri memutuskan untuk menggelar sidang di Dekai, Yahukimo dan membatalkan agenda sidang di Jayapura. Ini tak lepas dari kondisi daerah yang harus dikawal.

  “Awalnya kami memang merencanakan menggelar sidang APBD perubahan ini di Jayapura tapi situasi di Dekai kurang bersahabat sehingga kami putuskan untuk tetap di daerah dan mengawal agenda – agenda pemerintahan. Kami perlu memastikan bahwa masyarakat didampingi oleh wakil wakilnya,” beber Nehemia di Dekai, Sabtu (23/10). Hanya untuk angka yang akan dibahas dalam sidang ini, Nehemia mengaku belum mengetahui pasti. “Ia kami masih menunggu materinya, takut salah kalau tidak lihat materi,” bebernya.

  Terkait kondisi terakhir, kata Nehemia dalam sidang APBD perubahan ini untuk materi non APBD pihaknya akan membahas soal isu terkini. “Materinya baru akan kami terima nanti dan soal  situasi daerah juga itu sudah masuk dan menjadi inisiatif DPRD maupun dan bupati sehingga akan dibahas sama – sama,” tambah Nehemia.

   Ia juga meyakini DPRD akan satu suara atas upaya pemerintah dalam membangun kembali rumah warga yang terdampak akibat konflik 3 Oktober lalu. “Kami pikir itu sah – sah saja dan kami anggap mereka korban, jadi kalau pemerintah mau membangun kami mendukung,” tegas Nehemia.

  Ia menambahkan biasanya masyarakat di pegunungan jika ada masalah maka akan memilih gereja atau kantor Polisi.  “Jadi kalau gereja menjadi tempat berlindung diserang, tentunya sangat kami sayangkan, tapi kami juga berterimakasih karena pihak keluarga korban tidak membalas dan biarkan semuanya diselesaikan oleh aparat penegak hukum,” tutup Nehemia. (ade/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *