Batas Wilayah Antar Kabupaten Harus Berdasarkan Keputusan Masyarakat Adat

Daniel Toto (Robert Mboik Cepos)

SENTANI-Batas wilayah antar kabupaten di Papua khususnya antara Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura dengan kabupaten lainnya yang dimekarkan dari Kabupaten Jayapura saat ini masih dianggap simpang-siur. Karena batas wilayah ini sebagian besarnya ditentukan oleh pemerintah pusat berdasarkan aturan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri.

Pelaksana tugas Dewan Adat Suku (DAS) wilayah Tabi,  Daniel Toto mengatakan, untuk menentukan batas wilayah suatu daerah harus berdasarkan keputusan masyarakat adat.  Karena batas wilayah suatu daerah ini berkaitan dengan tanah air dan laut milik masyarakat adat.  Karena hal tersebut berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup masyarakat adat.

“Kita minta, batas wilayah pemerintahan diputuskan berdasarkan wilayah adat.

Supaya masyarakat adat bisa mendapatkan manfaat dari keputusan itu,”kata Daniel Totok kepada wartawan di Sentani, Selasa, (19/10).

Sebagai contoh saat ini, batas wilayah yang boleh dikatakan masih simpang siur misalnya batas wilayah antar kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, khususnya di bagian wilayah Utara, yakni mulai dari Pasir Dua  menuju ke arah Distrik Ravenirara. Secara pemerintahan,  batas wilayahnya sudah ada, karena sudah ada patoknya.

“Salah satu contohnya perbatasan antara Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura di bagian Utara.  Sampai saat ini, batas yang ditentukan berdasarkan wilayah adat itu berada di Pasir Dua. Kemudian pemerintah pusat menentukan batasnya bergeser,  dampaknya tidak ada investor yang bisa membangun di tempat itu, kami selaku masyarakat dirugikan dengan keputusan pemerintah itu,” ungkapnya.

Kemudian batas wilayah laut juga harus ditentukan berdasarkan wilayah adat masyarakat.  Itu sangat penting bagi masyarakat yang ada di pesisir Pantai Utara. Karena pihaknya mengklaim itulah wilayah mereka untuk mencari dan mempertahankan hidupnya.

Jika mengacu pada peraturan pemerintah maka pemerintah akan mengatur dan masyarakat tidak mendapatkan apa-apa.

“Batas laut itu dari pemerintah berapa mil, banyak orang dari luar datang tangkap ikan di Kabupaten Jayapura, kemudian jadi PAD bagi daerahnya. Ini jelas sangat merugikan kita,”tambahnya. (roy/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *