Pemkab akan Meninjau Kembali RTRW

Suasana konsultasi publik dengan sejumlah instansi teknis terkait penyusunan dokumen peninjauan kembali RTRW  di ruang rapat aula lantai dua Kantor Bupati Jayapura, Senin, (18/10), kemarin. (Robert Mboik Cepos)

SENTANI– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura segera meninjau kembali aturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Jayapura berdasarkan peraturan daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang RTRW Kabupaten Jayapura, Tahun 2008 sampai Tahun 2028.

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE M.Si mengatakan, banyak sekali kondisi lahan yang sudah berubah.  Karena itu, perlu dievaluasi dan dinilai kembali dan kemudian perlu disesuaikan dengan regulasi yang ada, dengan kondisi data yang sudah banyak berubah.

” Saya pikir penting, tapi yang jelas juga harus ada kerja sama pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten,”ungkap Bupati Mathius Awoitauw usai kegiatan itu, Senin (18/10).

Sementara itu, Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata Kota Dinas PUPR Kabupaten Jayapura, Andreas Urunama, mengatakan, sebenarnya tinjauan kembali RTRW yang dilaksanakan pihaknya melalui konsultasi publik itu, bagian dari langkah untuk bagaimana pihaknya bisa menilai kembali penerapan RTRW berdasarkan peraturan daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang RTRW Kabupaten Jayapura Tahun 2008 sampai Tahun 2028.

“Inilah yang ingin kita lihat, apakah kita bisa memakai aturan ini atau tidak.  Itu menjadi dasar kenapa kita lakukan konsultasi publik saat ini,”ujarnya.

Kemudian yang kedua, dari sisi pemanfaatan dan pola ruang yang ada, kemudian infrastruktur yang ada dari sisi struktur ruang sampai saat ini,  siapapun bisa menilai bahwa Kabupaten Jayapura  sudah banyak sekali mengalami perubahan karena kondisi yang ada.  Dari sisi itulah yang kemudian pihaknya mencoba menilai kembali dari pola struktur ruang maupun pola ruang yang ada.  Dari pola ruang dan struktur ruang itulah yang kemudian mereka menilai bahwa nilainya di bawah 30% atau 80%, perlu direvisi kembali.

“Kami ingin menyampaikan kepada pimpinan daerah,  tapi juga pada perangkat daerah, tokoh masyarakat supaya mereka tahu bahwa kondisi tata ruang  wilayah seperti ini.  Sehingga apakah perlu direvisi atau tidak, ” ungkapnya.

Dalam diskusi itu disampaikan bahwa memang ini perlu direvisi kembali,  karena nilainya di bawah 85%. Karena itu, pihaknya akan membuat surat rekomendasi kepada Bupati Jayapura sebagai penanggungjawab.  Sehingga dari hasil itulah keputusannya nanti akan diambil oleh bupati.  Kalau nanti direvisi berarti akan dilaksanakan tahun depan dilakukan revisi total RT RW ini.

Dia menjelaskan, nilai di bawah 85% itu mencakup nilai pola struktur ruang itu sendiri, kemudian pola ruang itu.  Artinya ketika membangun, apakah sesuai atau tidak sesuai dengan pola ruang yang diamanatkan pada aturan RT RW itu.  Sebagai contoh, ketika ada pembangunan jalan, apakah itu masuk dalam peta pola struktur ruang atau tidak.  Kemudian membangun perumahan, apakah kawasan itu masuk kawasan lindung atau kawasan budidaya.  Sehingga itu yang akan dinilai dan ternyata ada penyimpangan.

“Penyimpangan itu ternyata di bawah dari 85%, kita harus melakukan revisi karena memang nilainya tidak di atas,” pungkasnya. (roy/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *