Komjen PW: Pembekalan dan Tes Wawasan Kebangsaan Perlu Dilakukan di Papua 

 

Komjen Pol Drs Paulus Waterpauw. (Humas For Cepos)

 

JAYAPURA-Pembekalan dan tes wawasan kebangsaan perlu dilakukan di Papua diberbagai tingkatan guna mendukung dan menjamin ketahanan nasional.

 

Demikian hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Intelijen Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Pol Drs Paulus Waterpauw dalam Forum Grup Diskusi (FGD) dengan tema Ketahanan Sosial Budaya dan Pembangunan Papua dalam Perspektif Ketahanan Nasional di Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uncen, Perumnas III, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua, Senin (18/10).

 

“Di KPK saja, dari 75 orang yang tes wawasan kebangsaan 50-an di antaranya tidak lulus. Itu artinya wawasan kebangsaan itu perlu dan penting untuk kita semua, karena dengan mempedomani nilai-nilai Pancasila sudah pasti orangnya punya integritas untuk menjalankan suatu tugas dengan baik dan benar,” katanya.

 

“Saya juga menilai penting adanya suatu wadah yang namanya Komite Revitalisasi Pancasila. Mungkin kita semua perlu memperhatikan ini, kampus Uncen juga demikian,” sambungnya.

 

Ia juga menyampaikan bahwa penyelenggara pemerintahan di Papua perlu dibenahi, karena beragam kebijakan pemerintah pusat untuk memacu pembangunan diberbagai bidang terkesan tidak maksimal, bahkan ada beberapa kepala daerah tidak berkantor berbulan-bulan lamanya.

 

“Sehingga, aspirasi masyarakat ataupun pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan di tempat. Kemajuan yang diharapkan tidak berjalan, karena ada yang berkantor di luar daerah bahkan ke Jakarta,” sindirnya.

 

Untuk itu, mantan Kapolda Papua dua kali dan juga Kapolda Papua Barat serta Sumatera Utara itu menyarankan agar ada pembekalan dan tes wawasan kebangsaan kepada para pejabat sebelum memegang suatu mandat atau jabatan.

 

Dalam FGD ini Komjen Pol Drs Paulus Waterpauw tidak sendiri, ada juga Guru Besar Hukum Universitas Cendrawasih (Uncen) Prof Dr Melkias Hetharia M.Hum, Sekda Kota Jayapura Dr Frans Pekey M.Si, dan Ketua Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia Dr Arthur Josias Runtutambi dengan moderator Dr Audrey GD Tangkudung.

 

Sementara itu, Prof Dr Melkias Hetharia M.Hum mengatakan Otonomi Khusus (Otsus) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Provinsi Papua sejak 2001 dan kini terus berlanjut dinilai tidak gagal tetapi eksekutornya (penyelengara) dinilai tidak mumpuni menterjemahkan kebijakan tersebutlah.

 

“Jadi, bukan dari norma Otsusnya yang gagal tapi dari ekskutornya,” katanya.

 

Menurut dia, kebijakan untuk mempercepat pembangunan di provinsi paling timur Indonesia itu sudah diberikan lewat UU Otsus yang sudah bergulir 20 tahun kemudian terus dilanjutkan dengan pembobotan sejumlah hal yang dinilai penting untuk segera diimplementasikan.

 

“Hanya saja, yang menjalankan atau eksekutornya tidak memaksimalkan UU Otsus yang ada. Otsus bukan gagal atau tidak berhasil,” tegasnya.(humas/gin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *