Di Pegubin Layanan Kesehatan di 4 Distrik Lumpuh

Empat orang bocah saat bermain di halaman Mapolres Pegunungan Bintang di Oksibil ibukota Kabupaten Pegunungan Bintang beberapa bulan lalu. Empat distrik di Pegunungan Bintang pelayanan kesehatan lumpuh setelah 4 Puskesmas dibakar pada kejadian 13 September lalu. (Elfira/Cepos)

*Polda Papua Tegaskan Tak Ada Penyerangan Markas KKB di Kiwirok

JAYAPURA-Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) Papua telah menurunkan tim ke Kabupaten Pegunungan Bintang terkait perisitiwa yang terjadi di Distrik Kiwirok pada tanggal 13 September 2021 lalu.

Tim Komnas HAM Papua ini berada di Pegunungan Bintang selama lima hari yaitu dari tanggal 11 hingga 15 Oktober 2021.

Dari hasil pemantauan awal Komnas HAM di Pegunungan Bintang, terdapat empat bangunan Puskesmas yang dibakar di empat distrik di daerah tersebut.

Adapun 4 distrik yang bangunan Puskesmasnya dibakar yakni Distrik Kiwirok, Okika, Okiyo dan Distrik Oklip.

Staf Komnas HAM Papua, Nareki Kogoya menyampaikan, pembakaran bangunan Puskesmas tersebut imbas dari kejadian di Distrik Kiwirok. Akibatnya, ada ratusan tenaga kesehatan (nakes) di beberapa distrik di Pegunungan Bintang memilih mengamankan diri di Oksibil ibukota Kabupaten Pegunungan Bintang.

“Berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pegunungan Bintang, kondisi tenaga kesehatan yang dikontrak rata-rata sudah kembali ke Oksibil. Mereka merasa tidak aman. Namun sebagian ASNnya masih berada di tempat,” jelas Nareki Kogoya kepada Cenderawasih Pos, Senin (18/10).

Akibat dibakarnya empat Puskesmas dan tidak adanya nakes, mengakibatkan lumpuhnya pelayanan kesehatan di empat tersebut. “Untuk di empat distrik ini, nakes kontrak dan ASN-nya sudah ditarik. Ini sebagaimana informasi sementara yang didapat Komnas HAM saat melakukan pemantauan selama lima hari di Oksibil pasca insiden yang terjadi di Distrik Kiwirok,” tutup Nareki Kogoya.

Sub Koordinator Bidang Pelayanan Pengaduan Komnas HAM Papua Melchior S Weruin menyampaikan bahwa tim Komnas HAM tidak sampai pada distrik terkait. Informasi yang didapatkan atas penyampaian Kepala Dinas Kesehatan Pegunungan Bintang kepada tim Komnas HAM yang ada di Pegunungan Bintang.

Tidak adanya pelayanan kesehatan tersebut, sangat disayangkan. Pasalnya menurut Melki, ketika kondisi dimana tidak  ada pelayanan kesehatan terhadap warga negara yang menjadi tanggung jawab negara, maka bisa dibilang itu adalah pelanggaran HAM.

“Bisa dibilang itu adalah pelanggaran HAM dalam konteks masyarakat tidak menerima haknya untuk mendapat akses kesehatan yang layak. Misalnya, dalam kondisi ada yang sakit dan membutuhkan penanganan medis namun tidak bisa terpenuhi lantaran tidak adanya pelayanan, negara harus memastikan dalam kondisi apapun pelayanan dasar kemanusiaan, kesehatan, pendidikan harus ada jaminan kepastian  dan dia harus jalan,” tuturnya.

“Kalau kondisinya kosong dan terjadi dalam kurun waktu yang panjang, kita bilang itu pelanggaran HAM. Karena negara tidak melakukan sesuatu  yang menjadi kewajiban atau tugasnya,” sambungnya.

Namun lanjut Melki, ini adalah alasan situasi keamanan yang tidak bisa berbicara seperti membalikkan telapak tangan.

“Kita berharap  dan meminta supaya negara segera memastikan kondisi keamanan di Pegunungan Bintang. Sehingga pelayanan publik terutama isu kesehatan dan pendidikan tetap berjalan. Jangan sampai ada yang sakit parah lalu meninggal hanya karena tidak adanya pelayanan kesehatan di daerah tersebut,” pungkasnya.

Sementara itu, Polda Papua melalui Dirkrimum Polda Papua Kombes Pol Faizal Ramadhani menyampaikan, tidak ada penyerangan yang dilakukan anggota Polri ke markas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kiwirok, Pegunungan Bintang seperti yang diklaim Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom.

“Tidak ada penyerangan di sana (Kiwirok-red). Anggota Satgas Nemangkawi tidak melakukan pergerakan,” kata Faizal Ramadhani saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Senin (18/10).

Lanjut Faizal, situasi di Distrik Kiwirok hingga saat ini kondusif. Selain itu, di Kiwirok tidak ada lagi warga sipil yang ada hanyalah anggota TNI-Polri.

“Hampir sepenuhnya di Distrik Kiwirok sudah dikuasai anggota dan sudah tidak ada lagi warga sipil di sana,” terangnya.

Upaya pengejaran hingga saat ini masih terus dilakukan oleh anggota kepada kelompok Lamek Taplo yang ada di Pegunungan Bintang. “Kelompok Lamek Taplo masih ada di sekitar Kiwirok,” tutup Faizal Ramadhani. (fia/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *