Soal Smelter Poksus Minta Pusat Dengarkan Aspirasi Rakyat

Yonas Nusi (Gamel Cepos)

JAYAPURA – Beberapa Hari terakhir Papua diramaikan dengan isu pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur. Tak sedikit yang kaget dan memprotes mengingat bahan tambang yang akan diolah di smelter ini diambil dari Papua. Pemerintah pusat diminta tak menutup mata dengan semua riak – riak atau aspirasi yang muncul dari akar rumput terlebih  warga  pemilik ulayat.

Hal ini mendapat catatan dari salah satu anggota Kelompok Khusus DPR Papua, Yonas Nusi yang  berpendpat bahwa sejatinya pembagunan smelter  memberi gambaran bahwa Papua akan bangkit dari keterpurukan ekonomi.

Dirinya juga meyakini bahwa pemerintah tidak akan mencederai hak – hak rakyat yang dilindungi undang – undang. Pemerintah juga perlu mengakui satuan – satuan adat yang diamanatkan oleh UUD 1945 sehingga ketika smelter itu dibangun, pemerintah tetap melibatkan masyarakat  pemilik tambang. Tak boleh mengambil keputusan negara yang tidak  melibatkan pemilik tambang itu sendiri.

“Akan menjadi aneh ketika isi perut bumi ini diambil di Papua kemudian pengelolaannya atau smelternya dibangun di luar Papua. Ini akan memunculkan pertanyaan lalu Papua dapat apa jika pajak dari keberadaan smelter termasuk puluhan ribu tenaga kerja semua dari luar Papua. Saya pikir ini perlu dikomunikasikan dengan baik sebelum diputuskan,” beber Yonas Nusi di Jayapura, Kamis (14/10).

Dan  ketika masyarakat menyampaikan aspirasi – aspirasinya terkait pembangunan smelter ia juga meminta pemerintah jangan menganggap itu sebagai gerakan perlawanan kebijakan negara.  Pemerintah dalam melakukan eksekusi keputusan negara seharusnya mampu  mengakomodir dan mendengar suara rakyatnya sendiri sebab ketika ia tidak melakukan komunikasi yang baik dengan rakyat maka   itu seperti upaya menghancurkan rakyatnya sendiri.

“Pembangunan smelter perlu mendapatkan penjelasan yang baik dan dengan segala  kerendahan hati meminta kepada presiden atau menteri yang terlibat  agar hadir di Papua dan memberikan penjelasan dengan baik agar tak ada kesan mengabaikan hak-hak rakyat dalam aspirasinya. Kami percaya keputusan negara ini baik untuk pembangunan nasional namun jangan sampai mencederai hak – hak kehidupan warga negara yang memiliki kepemilikan atau tambang tersebut,” tambah Yonas.

Jika ada alasan listrik, budget yang lebih besar termasuk limbah dan lainnya maka itu perlu dijelaskan kepada masyakat melalui wakilnya di DPR Papua. “Sekali lagi ini memang kepentingan negara tapi jangan mengabaikan hak adat  dan jangan sampai masyarakat merasa diabaikan. Pak menteri Bahlil juga perlu sampaikan ini secara tegas dan terang kepada presiden. Begitu juga wakil rakyat di parlemen  perlu menyampaikan ini kepada pemerintah pusat sebab kalau dibilang dari pembangunan smelter akan menyerap sekitar 40.000 orang  lalu pertanyaannya orang Papua ada disebelah mana dari jumlah tersebut sementara bahannya diambil di Papua,” sindir Yonas. “Tidak ada salahnya pemerintah membuka ruang untuk mendengar dan sama – sama mencarikan solusinya,” tutup Yonas.

Di tempat terpisah, aktivis Lembaga Musyawarah Adat (LMA) Suku Kamoro John Nakiaya mengatakan pemerintah dan pihak perusahaan tidak pernah sekalipun melakukan sosialisasi terkait rencana tersebut. Karenanya, masyarakat adat Kamoro merasa tidak dilibatkan.

John mengatakan masyarakat adat Kamoro masih merasakan trauma akibat kerusakan lingkungan yang timbul akibat tailing (limbah tambang) PT Freeport selama puluhan tahun.

Dikatakan,  Freeport juga berhemat, Smelter Freeport di Gresik sudah lama ada, Smelter ini kerjasama freeport dengan Mitsubishi Jepang sehingga pembangunan yang sekarang adalah hanyalah penambahan.

Sementara dari Peluang bisnis dengan smelter di Gresik tentu membuka peluang bisnis angkutan bahan tambang dari Timika ke Gresik, tentu ini ada oknum yang punya kepentingan bisnis akan bermain disini agar tercipta sebuah usaha baru. Termasuk pengadaan tenaga kerja ini juga merupakan sebuah peluang usaha bagi orang tertentu.

“Smelter di Papua sesuai Pasal 39 UU No.21 tahun 2001 harusnya smelter dibangun di Papua. Menurut penjelasan pasal 43 ayat 4 OTSUS, surat izin perolehan dan pemberian hak, diterbitkan sesudah diperoleh kesepakatan dalam musyawarah antara para pihak yang memerlukan tanah dengan masyarakat adat,” katanya  (oel/ade/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *