Harus Jadi Tokoh dan Teladan Masyarakat!

Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP., MH.,  saat mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati Boven Digoel, Hengky Yaluwo, S.Sos., dan Wabup Boven Digoel, Lexi Romel Wagiu di Gedung Negara, Rabu (13/10) kemarin.(Dian Mustika for Cepos)

*Gubernur Enembe Lantik Bupati dan Wabup Boven Digoel

JAYAPURA-Bupati dan wakil bupati sebagai pimpinan tertinggi di kabupaten, diharapkan dapat menjadi tokoh  dan teladan bagi masyarakat yang dipimpinnya.

Pesan ini disampaikan Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP., MH., saat mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati Boven Digoel, Hengky Yaluwo, S.Sos., dan Wabup Boven Digoel, Lexi Romel Wagiu di Gedung Negara, Rabu (13/10) kemarin.

Pelantikan Bupati dan Wabup Boven Digoel ini berdasarkan Keputusan  Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  Nomor 131.91/4798 tahun 2001, tentang perubahan keempat atas Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 131/91/353 tahun 2001 tentang pengesahan, pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua.

Bupati dan Wakil Bupati sebagai pimpinan tertinggi di kabupaten, diharapkan dapat menjadi tokoh  dan panutan serta menjadi teladan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Setelah saudara sudah dilantik, saya harapkan harus menjadi tokoh dan panutan masyarakat,” ungkap Gubernur Enembe saat menyampaikan pidatonya.

Dikatakan, bupati apabila sudah mengambil sumpah dan janji harus tunduk dan taat kepada aturan serta harus memposisikan diri sebagai pemimpin. Bahkan bupati dan wakil bupati menurutnya harus memahami situasi dan kondisi masyarakatnya.

“Kondisi pemerintahan harus diperhatikan. Karena pengalaman kita, banyak pemimpin  yang mengulang peristiwa-peristiwa yang sama. Peristiwa yang paling sering terjadi adalah, pemimpin kepala daerah terjerat kasus hokum. Saya tidak mau lihat orang Papua terjerat kasus hukum masalah korupsi,” tegasnya.

Terkait hal ini, Gubernur Enembe meminta para pemimpin di daerah untuk berhati-hati dalam mengambil dan memutuskan kebijakan, dimana kondisi Papua berbeda dengan daerah lainnya.

“Setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan harus ada pertanggungjawaban yang jelas. Jangan asal memberi, tetapi tidak ada pertanggungjawaban yang jelas,” pungkasnya. (ana/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *