Gelar Sosialisasi Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI

Kakanwil Kemenkumham Papua, Anthonius. M Ayorbaba bersama pejabat Kemenkumham Papua, saat melakukan sosialisasi rancangan perubahan peraturan Menteri Hukum dan HAM yang dilakukan secara virtual di Kantor Kemenkumham Papua, Senin (11/10) kemarin. (Yewen/Cepos)

JAYAPURA– Dalam rangka meningkatkan upaya penanganan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan mendukung proyek perubahan Diklat Kepemimpinan Tingkat 1 Kakanwil Kemenkumham Papua Anthonius M Ayorbaba pada LAN RI, Kanwil Kemenkumham Papua menyelenggarakan Sosialisasi Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 32 Tahun 2016 secara Virtual  diikuti oleh seluruh Jajaran Kantor Wilayah serta UPT di Lingkungan Kanwil Papua. Senin (11/10)

Anthonius M Ayorbaba menyampaikan Kanwil Kemenkumham Papua akan memperkuat pelayanan komunikasi masyarakat yang pihaknya lakukan indentifikasi inventarisasi dan evaluasi terhadap proses penentuan Pos Yankomas yang ada pada UPT Pemasyarakatan dan UPT Keimigrasian di Papua.

“Di UPT maupun di Kanwil Kemenkumham Papua sendiri belum di datangi masyarakat dalam pengadauan Ke Pos Yankomas sehinga dengan masalah ini menjadi fokus yang telah di proses dan di usung kakanwil dalam proyek perubahan yang sudah di diskusikan,” Ungkapnya. Kegiatan ini, kata Anthoinus, bertujuan untuk menerima masukan dan saran dalam mendukung proyek perubahan Diklat Kepemimpinan Tingkat 1 Kakanwil Kemenkumham Papua,dan juga terkait dengan Rancangan Perubahan Permenkumham .

“Hal ini juga merupakan Upaya Kemenkumham Papua dalam mendorong penyelesaian setiap pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM di Papua. “ucapnya.

Mewakili   Ir. Timbul Sinaga  yang juga menjabat sebagai Direktur Instrumen HAM Direktorat Jenderal HAM Kemenkumham menjelaskan bahwa perubahan Permenkumham ini adalah untuk meningkatkan penanganan dugaan pelanggaran HAM  sebagai wujud kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM dan juga sangat mendukung Pos Yankomas dalam mendukung Proyek perubahan Diklat Kepemimpinan Tingkat I yang di usung Kakanwil Kemenkumham Papua.

“Kami menjelaskan secara detail mengenai mekanisme penanganan dugaan pelanggaran HAM mulai dari Pelaporan/Pengaduan hingga Pelaporan kepada Presiden serta berkaitan  dengan Pos Yankomas,” ucapny

Sementara itu,  Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat Dr. Pagar Butar Butar Menyampaikan  Permenkumham ini perlu dilaksanakan dengan baik karena penegakan HAM merupakan tanggung jawab pemerintah Khususnya di Papua.

“Jika ada aduan dugaan pelanggaran HAM, maka negara dan pemerintah wajib hadir. Harapan kita, Permenkumham ini dapat menguatkan semua yang ada di unit teknis, UPT, Kanwil Papua, dan Ditjen HAM dalam menyelesaikan dugaan-dugaan pelanggaran HAM yang banyak terjadi di Papua,” kata Pagar Butar Butar

Terkait pos pengaduan HAM, dijelaskan bahwa pos tersebut dibentuk dengan tujuan untuk mempermudah akses pengaduan dugaan pelanggaran HAM kepada masyarakat.   “Pos itu menjalankan empat tugas utama yaitu, menerima pengaduan dan konsultasi, memeriksa berkas administrasi pengaduan,memasukan data pengaduan pada aplikasi penanganan dugaan pelanggaran HAM, dan memberikan informasi perkembangan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat,” tuturnya.

Pagar Butar Butar menyampaikan, sangat mendukung proyek perubahan Diklat Kepemimpinan Tingkat I Kakanwil Kemenkumham Papua Anthonius M Ayorbaba Yang mana sangat membantu pos-pos Yankomas di Papua Yang belum berjalan dengan baik. “Diadakan sesi diskusi untuk masukan dan saran dari perwakilan Jajaran Kantor Wilayah dan UPT di Lingkungan Kanwil Papua,” pungkasnya. (bet/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *