Banyak Pengusaha Lokal Belum Miliki Sertifikat Badan Usaha

Rapat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Jayapura, Kejati Papua, Pansus Banjir bandang dan pihak terkait lainnya untuk mencarikan solusi mengenai masalah teknis para pengusaha lokal Papua, di ruang VIP Kantor Bupati Jayapura, Senin (11/10). (Robert Mboik Cepos)

SENTANI– Upaya pemerintah untuk memberdayakan  pengusaha lokal dalam hal pembangunan rumah layak huni bagi para korban bencana banjir bandang Tahun 2019 yang dibiayai dari dana bantuan hibah pemerintah pusat senilai Rp 94 miliar, ternyata masih menemui kendala. Sejumlah pengusaha lokal yang digadang-gadang untuk menyelesaikan pekerjaan rumah bantuan itu belum memenuhi sejumlah persyaratan yang yang ditentukan oleh pemerintah.

“Yang berat di kami ini sekarang adalah menyelesaikan 2217 rumah yang ada di segmen 2 dan segmen 3,”ungkap Kepala Dinas PU Kabupaten Jayapura, Alphius Toam, Senin (11/10).

Dimana, proses pekerjaannya akan dilakukan melalui kontraktual dengan melibatkan pengusaha orang asli Papua, dengan cara penunjukan langsung dan nuansanya lebih kepada pemberdayaan masyarakat kampung. Karena itu, sesuai arahan Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, ada ratusan pengusaha  orang asli Papua Kabupaten Jayapura yang akan dilibatkan.

“Tadinya diarahkan untuk dikerjakan secara swakelola. Namun karena waktunya yang terlalu pendek sehingga disepakati kontraktual dengan nilainya di bawah Rp 1 miliar, supaya dilakukan penunjukan langsung,”jelasnya.

Dikatakan,  penunjukan langsung sudah dilakukan, namun ada masalah baru yang dihadapi oleh pemerintah daerah.  Di mana di antara 223 pengusaha lokal Papua yang sudah mendaftarkan diri, ternyata sebagian tidak memiliki sertifikat badan usaha.

“Kemudian karena kami dibantu oleh Pansus,  yang mana mereka secara  intens memanggil kami untuk mengecek progres kemajuan pekerjaan, termasuk juga kendala-kendala yang dihadapi Seperti apa. Sehingga Pansus juga mengawal kami dinas teknis sehingga mereka juga memberi saran kepada pimpinan,” bebernya.

Selanjutnya, untuk mempercepat pekerjaan rumah ini dan sesuai target selesai di Desember tahun ini.  Pansus banjir bandang telah meminta Bupati Jayapura untuk mengundang seluruh stakeholder terkait,  mulai dari kejaksaan tinggi, UPBJ Papua, Inspektorat, Bappeda, Keuangan, mendiskusikan dan mencari solusi mengenai persoalan tersebut.(roy/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *