PAD Turun 25 Persen, Pajak Daerah dan Retribusi Over Target.

Wakil Bupati Jayawijaya Marthin Yogibi, SH .M.Hum saat menyerahkan materi APBD  perubahan pada Pimpinan DPRD Jayawijaya. (Denny/ Cepos)

WAMENA– Pemda Jayawijaya memastikan jika ada penurunan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD ) Perubahan.  Menurut  Wakil Bupati Jayawijaya Marthin Yogobi, SH. M.Hum menyatakan PAD yang terdiri dari hasil retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sebelum perencanaan ditetapkan Rp 48.089.643.610, pada perubahan ini berkurang sebesar Rp 12.036.313.154.

   “Dengan adanya penurunan PAD kita di tahun 2021 setelah perubahan maka menjadi Rp 36.053.329.907 atau turun 25 persen,” ungkapnya Sabtu (9/10) kemarin.

  Menurutnya, pengurangan PAD terbesar  pada lain-lainPAD yang sah yaitu pendapatan dana Kapitasi JKN pada fasilitas kesehatan tingkat pertama sebesar Rp. 15.364.545.561  dan hasil penjualan bangunan gedung berkurang sebesar Rp. 9.839.837.500.

“Penurunan PAD dari lain-lain yang sah khususnya dana Kapitasi JKN disebabkan oleh  diberlakukannya peraturan presiden nomor 64  tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 82 tahun 2018 tentang program jaminan kesehatan,” jelasnya.

  Ia menyebutkan tentang pengalokasian  dana JKN Kapitasi yang semula pada lain -lain pendapatan daerah yang sah, meskipun dana Kapitasi ini besar , namun dalam ada beberapa item yang mengalami peningkatan seperti pendapatan pajak daerah yang semula direncanakan Rp 11.821.500 bertambah sebesar Rp 1.079.214.000.

  “Dengan adanya penambahan itu maka menjadi Rp 12. 900.809.214. Atau naik melampaui target 9 persen, sementara untuk pendapatan retribusi yang semula direncanakan Rp. 7..093.760.000juga mengalami kenaikan,”beber Marthin Yogobi.

  Kata Wabub Jayawijaya untuk kenaikan pendapatan retribusi Rp 5.384.587.714  sehingga dalam perubahan ini menjadi sebesar Rp 12 . 478 .347.714. atau naik melampaui target 76 persen, sedangkan penambahan pada dinas pemberdayaan masyarakat kampung Rp. 2.385 969.634 ini merupakan penyediaan dana jaminan kesehatan bagi aparat kampung.

  “Ini dilakukan berdasarkan  amanat peraturan presiden nomor 64 tentan perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 82tahun 2018 tentang program jaminan kesehatan,”katanya. (jo/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *