Antrean Pengisian BBM Tak Lagi Padat

Kendaraan  bermotor dan mobil pribadi yang melakukan pengisian BBM di APMS Lasminingsih Wamena. Antrean kendaraan tidak seperti beberapa waktu lalu. (Denny/ Cepos)

WAMENA-Menyusul hasil rapat dengar pendapat DPRD  Jayawijaya dengan sejumlah instansi terkait, kini setiap kendaraan yang hendak mengisi BBM di APMS dengan kupon yang harus sesuai dengan nomor polisi kendaraan yang dikeluarkan pemerintah. Sementara untuk angkutan umum harus memiliki KIR, sehingga petugas dari Dinas Perhubungan telah ditempatkan di APMS untuk memeriksa setiap kendaraan yang masuk.

   Hasilnya  3 dari 4 APMS yang beroperasi di Jayawijaya dari pantauan  Cenderawasih Pos kini tak ada antrean kendaraan roda 4 yang panjang. Hanya ada beberapa kendaraan pribadi yang berplat hitam serta kendaraan roda dua yang melakukan pengisian BBM.   .

   Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan perdagangan DR. Lukas Kosay mengatakan bahwa terkait pendistribusian BBM di setiap APMS ini, kemarin  sudah mulai dilakukan penertiban dan dapat dilihat tak ada lagi kendaraan yang antre  di setiap APMS.

   “Layanan yang kita berlakukan setiap pengisian harus sesuai dengan nomor Plat kendaraan yang tertera dalam kupon yang kami keluarkan, di luar dari itu tidak akan dilayani ini langkah yang bersama yang diambil oleh Disnakerindag, Perhubungan dan Samsat,”ungkapnya jumat (10/9) kemarin.

  Ia menyatakan, untuk saat ini pihaknya sedang berupaya untuk mensinkronkan data baik dari Perhubungan, Samsat dan Disnakerindag  dan akan melakukan pemulihan data untuk pengisian BBM berdasarkan data itu, sehingga plat nomor yang tertera di kendaraan harus sama dengan di kupon sehingga 1 kendaraan 1 kupon.

  “Kalau ada kendaraan yang plat mobilnya berbeda dengan yang di kupon, maka tidak akan dilayani, karena kalau kita melihat kuota BBM untuk Jayawijaya masih kurang sehingga pengisian BBM ini harus dilakukan merata,” jelasnya.

  Untuk Kuota Jayawijaya saat ini  1165 KL per Bulan yang dikelola dan ini masih kurang untuk pelayanan dan normalnya yang dibutuhkan itu 3500 KL per bulan.  Sebab, Kabupaten Jayawijaya merupakan kabupaten penyangga di Wilayah Lapago, sehingga beberapa kabupaten Pemekaran itu melakukan pengisian BBM di Wamena.

“Tidak mungkin kita mengisi BBM itu hanya Jayawijaya saja dan yang lain kita tinggalkan, kesenjangan terbesar itu terjadi karena  Jayawijaya merupakan wilayah Penyangga, Kota Bisnis dan Pendidikan dikawasan Lapago,”Kata Lukas.

   Secara terpisah Plh. Kepala Dinas Perhubungan Basni menyatakan terkait dengan rapat yang dilakukan 3 instansi di DPRD Jayawijaya maka keputusannya sepakat untuk turun ke lapangan agar kendaraan yang melakukan pengisian BBM disesuaikan dengan Plat Nomor yang tertera di Kupon yang dikeluarkan oleh Disnakerindag.

  “Hari ini memang sepi dari antrean karena mungkin sudah ada ada bocoran, sehingga kendaraan yang tiap hari mengantri BBM ini tidak nampak di 4 APMS yang ada di Jayawijaya,”bebernya. (jo/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *