Ada Pembangunan yang Patut Disorot

Kepala Distrik Abepura, Dionisius Deda

*Kadistrik Abe Soal Dampak Banjir dan Lingkungan

JAYAPURA – Kepala Distrik Abepura, Dionisius Deda tak menampik bahwa hingga kini masih ada  sejumlah titik di Distrik Abepura yang masih menjadi titik rawan banjir. Ia  memetakan mulai dari wilayah Konya, Uncen Bawah Kelurahan Kota Baru, gereja Harapan  di Abepura atas kemudian pemukiman di belakang Asrama Haji Kotaraja, lalu Pasar Yotefa juga material wilayah Abe Pantai hingga Nafri hingga kini masih ada.  Untuk keseluruhan Abepura di Wahno di belakang Pasar Baru Yotefa, Perumahan Dosen Uncen termasuk kompleks perumahan DPR lama juga ada namun dikatakan Dionisius tidak terlalu signifikan.

“Dari titik – titik ini ada yang masih dalam penanganan semisal wilayah Konya dan Kali Acay yang ditangani oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) maupun Dinas PUPR. Ini wilayah yang masih sering terjadi langganan banjir termasuk ada juga titik yang menyumbangkan materialnya longsoran di Gereha Harapan. Itu sendimen dan materialnya keluar hingga jalan raya,” kata Dionosius di ruang kerjanya, Jumat (8/10).  Pihaknya sendiri tidak menangani kawasan Perumahan Organda karena masuk dalam wilayah Distrik Heram tekecuali Kali Konya yang merupakan terusan dari Perumahan Organda.

Ia menyebut pihak distrik lebih banyak melakukan koordinasi dalam hal penanganan  dan ada pembagian tugas   dimana untuk normalisasi tetap dilakukan oleh dinas PU. Lalu di Kali Acay dan Konya ada BWS yang berkoordinasi dengan PU Kota  sedangkan pengangkatan sampah ditangani DLHK. “Jadi itu titik – titik yang masih berpotensi terjadi banjir. Hanya saja kami melihat meski intensitas hujan tinggi namun tidak terlalu lama. Penyerapan tanah juga sudah lebih baik,” tambahnya. Pihak distrik juga membentuk tim kebersihan untuk membackup pekerjaan di lapangan.

Soal penyebab banjir ini kata Dionisius, diyakini tak ada factor tunggal dimana penyebab pertama bisa  karena sendimentasi, sampah hingga pola hidup masyarakat termasuk kelalaian petugas dimana di pintu air jika lambat dikeruk maka akan meluap. “Itu teman – teman BWS yang tangani sedangkan kami sendiri hanya melakukan pencegahan semisal membangun cekdam guna mengurangi jumlah sampah di Kali Acay. Setelah itu menjadi kewenangan PU karena harus menggunakan alat berat,” imbuh Kadistrik.

Ia juga tak menampik jika sejatinya masyarakat kini sangat paham apa penyebab dan apa yang harus dilakukan saat banjir. “Masyarakat juga mengerti jika intentitas hujan tinggi di Kelurahan Waimhorok dan Kelurahan Wahno mereka sudah antisipasi,” urainya.  Hanya saja ada lokasi pembangunan yang dikatakan perlu disorot. Pertama pembangunan rumah ibadah di belakang RS Bhayangkara dan kawasan yang dibongkar oleh masyarakat adat di kelurahan Vim. “Untuk yang di belakang RS Bhayangkara ini mereka bangun rumah ibadah dan itu  penyumbang sendimentasi. Banyak sekali yang masuk ke drainase. Kemudian di kelurahan Vim juga dibongkar oleh mayarakat adat dengan asumsi  tanah adat mereka ini juga kendala untuk kami dimana pengawasan kami lakukan namun kami hanya membuat laporan,” paparnya.

Harusnya kata Dionisius persoalan tersebut menjadi kewenangan dan ranah Satpol PP, DLHK maupun PU yang memiliki tata ruang. “Dua titik ini kami sudah laporkan namun memang belum ada tindakan. Mau kami ya kita buat perjanjian dengan pengembang sebab dampak lingkungannya akan memberi ekses negative bagi warga sekitar. Kalau status jual belinya suda dilakukan dan ada pembangunan paling tidak mereka bertanggungjawab atas dampak lingkungannya,” tegas Dionisius. (ade/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *