KPU Setuju Pangkas Tahapan

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (tengah) bersama Ketua KPU Ilham Saputra (dua dari kiri), Ketua Bawaslu Abhan (kanan), dan Ketua DKPP Muhammad saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR di gedung parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/9/21). Raker membahas persiapan Pemilu serentak 2024. FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS

JAKARTA – Penetapan jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 kembali tertunda. Sedianya, jadwal itu akan diputuskan kemarin (6/10) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II, penyelenggara pemilu dan Kementerian Dalam Negeri di Gedung DPR.

Namun, Mendagri Tito Karnavian batal hadir. Dalam suratnya kepada pimpinan Komisi II DPR RI, mantan Kapolri itu beralasan harus menghadiri rapat kabinet di Istana Negara. Dimana jadwal dua rapat itu berdekatan.

Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi menghormati penundaan itu. Sebab, hal itu bukan lagi menjadi persoalan. Pertimbangannya terkait dengan usulan baru, dimana KPU siap untuk memangkas tahapan menjadi 20 bulan, agar lebih efisien sebagaimana masukan sejumlah pihak.

Nah, dengan tahapan yang lebih pendek, start pemilu tak perlu digelar Januari 2022. Hal itu bisa dimulai pertengahan 2022. “Sementara ini, KPU tetap akan melaksanakan berbagai persiapan,” ujarnya kepada Jawa Pos.

Terkait progres pembahasan rapat konsinyasi, Pram mengakui belum ada kesepakatan, baik dengan kemendagri maupun dewan. Masih diperlukan pembahasan lebih lanjut. Namun, dia membantah jika KPU menolak negosiasi. Sebab, secara prinsip KPU tidak mematok pencoblosan harus tanggal 21 Februari. Selama ada kecukupan waktu untuk masing-masing tahapan, jadwal itu bisa digeser. “Sehingga secara teknis bisa dilaksanakan, dan tidak menimbulkan beban yang terlalu berat,” jelasnya.

Oleh karenanya, dalam rapat terakhir, KPU juga telah mengajukan opsi kedua. Yakni hari H Pemilu bisa digelar pada 15 Mei 2024, dengan catatan coblosan pilkada digeser. Dalam kajian KPU, tanggal ideal pelaksanaan pilkada serentak adalah 19 Februari 2025. Konsekuensinya, perlu dasar hukum tambahan dengan merevisi UU Pilkada. “Karena mengundurkan jadwal pilkada yang telah ditentukan oleh UU Pilkada (pada) November 2024 ke bulan Februari 2025,” ungkapnya.

Di sisi lain, Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tanjung membantah telah terjadi deadlock terkait penetapan jadwal pemilu. Menurut dia, yang ada hanya pematangan konsep. “Semua orang bisa terlibat, bisa beri saran masukan, sehingga kita bisa menemukan konsep yang betul-betul sesempurna mungkin,” terang dia kemarin.

Doli mengatakan, salah satu penyebab yang membuat rapat belum menghasilkan kesepakatan adalah karena adanya dua desain. Yaitu, desain dari tim kerja bersama dan desain dari pemerintah.

Politikus Partai Golkar itu mengatakan, dirinya tahu persis proses yang dilakukan pemerintah, hingga sampai mengusulkan 15 Mei. Pemerintah melakukan rapat terbatas (ratas) bersama presiden dua kali. Kemudian rapat-rapat lain yang dipimpin Menkopolhukam dan Mendagri.

Artinya, kata dia, pemerintah sangat serius menyiapkan Pemilu 2024. Hal itu menepis spekulasi akan ada upaya untuk memperpanjang masa jabatan presiden atau isu tiga periode. “Jadi saya katakan posisi pemerintah very clear siapkan penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan baik,” tuturnya.

Doli menegaskan bahwa pemilu adalah hajatan semua pihak. Maka perlu dibangun konsensus bersama. Menurut dia, makin banyak dilakukan konsolidasi semakin baik. Termasuk dari kepala negara. Partai Golkar siap mendukung jika ada inisiatif dari presiden untuk membangun komunikasi dengan seluruh ketua umum parpol. “Dalam rangka mencari konsep dan desain yang ideal dalam pelaksanaan Pemilu 2024,” paparnya.

Komposisi tim seleksi (timsel) komisioner KPU dan Bawaslu akan diumumkan dalam waktu dekat. Merespons agenda tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu 2024 menuntut Presiden Joko Widodo memilih komposisi timsel yang tidak bermasalah.

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu 2024 itu terdiri atas 13 organisasi masyarakat. Di antaranya, Perludem, Indonesian Corruption Watch, Komite Independen Pemantau Pemilihan (KIPP), KoDe Inisiatif, dan Puskapol Universitas Indonesia.

Peneliti KoDe Inisiatif Ihsan Maulana menyatakan, pimpinan KPU dan Bawaslu yang mumpuni dibutuhkan untuk menghadapi kompleksitas pemilu. Untuk memperoleh hasil terbaik, dibutuhkan timsel yang berkualitas cakap.

Karena itu, timsel KPU dan Bawaslu harus memiliki reputasi dan rekam jejak yang baik, kredibilitas dan integritas, hingga memahami kompleksitas permasalahan pemilu. ’’Juga harus bersih, independen, dan tidak terafiliasi dengan partai politik,’’ ujarnya dalam konferensi pers kemarin (6/10).

Selain itu, lanjut dia, timsel yang dibentuk Presiden Jokowi tidak memiliki konflik kepentingan dengan calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu. Dengan demikian, tidak ada praktik kolusi dalam prosesnya.

Peneliti Perludem Nurul Amalia Salabi menambahkan, jika melihat komposisi timsel yang terdiri atas 11 orang, setidaknya harus ada tiga anggota perempuan di dalamnya. Hal itu merupakan wujud afirmasi dalam timsel. ’’Jadi, minimal 30 persen, tiga orang. Biar (timsel, Red) bisa membawa perspektif gender,’’ imbuhnya. (far/lum/bay/JPG)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *